Kota Bima, Kahaba.- Beberapa hari terakhir masyarakat Kota Bima mengeluhkan macetnya pasokan air PDAM Bima. Kondisi tersebut pun tentu menghambat kebutuhan hidup masyarakat.
Persoalan air PDAM itu kembali menjadi disorot oleh Anggota DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin. Kata dia, September tahun lalu dirinya sudah mengingatkan pemerintah tentang penandatanganan MOU kerjasama Pemkot dengan PDAM.
Dirinya tidak setuju dengan adanya MoU dimaksud, apalagi kerjasama kedua daerah tanpa ada persetujuan dewan. Bahkan yang diingatnya, masalah itu diangkat pada sidang paripurna dan menginterupsi masalah ini.
“Akhirnya, kekhawatiran tersebut terjawab juga. PDAM itu bagaikan mobil rongsokan. Biayanya lebih besar ketimbang hasil. Tidak usah kita bicara air mengalir, mereka bayar tagihan listrik saja tidak mampu, apalagi operasional dan gaji pegawai,” kata Amir, Kamis (25/6).
Menurut Duta PKS itu, jika PDAM bisa memberi kenguntungan untuk daerah tentu tidak mungkin Pemerintah Kabpaten Bima untuk jor-joran membantu.
“Jadi jangan mimpi deh, apalagi dengar kabar mereka butuh dana sampai puluhan miliar untuk memulihkan kondisi. Itu Duit dari mana?, disaat semua daerah devisit dan tengah melakukan recofusing. Kasihan Masyarakat Kota kalau sudah begini,” terangnya.
Di media Amir kembali mengingatkan sekali lagi dan mewarning pemerintahan. Bahwa ini bukan persoalan kecil, maka segeralah berbenah. Karena air adalah kebutuhan dasar manusia, jangan sampai berubah menjadi bencana sosial buat warga Kota yang dampaknya bisa kemana-mana.
“Insyaallah Senin pekan depan kami monitoring dan evaluasi, saya harap teman-teman Komisi III DPRD Kota Bima sepakat untuk mengagendakan kunjungan ke PDAM itu,” harapnya.
*Kahaba-01
