Kota Bima, Kahaba.- Jarangnya Wakil Walikota (Wawali) Bima Feri Sofiyan dilibatkan dalam kegiatan pemerintah kembali terjadi. Tentatif sejumlah kegiatan yang disusun Bagian Prokopim Setda Kota Bima pada hari ini saja, Rabu (19/1) tidak tertera nama Wawali Bima. Padahal orang nomor 2 di Kota Bima itu tidak sedang berada di luar daerah. (Baca. Canangkan Penghijauan di Kolo, Wawali tak Diundang, Feri: Apalah Saya, Hanya Wakil)
Ada 3 kegiatan Pemkot Bima yang dihelat hari ini, pertama pencanangan penghijauan di Kolo yang dihadiri Walikota Bima. Sementara Wawali Bima tidak mendapat sepotong undangan. Pada tentatif juga yang diundang Sekda, seluruh staf ahli, seluruh Asisten, Kadis, seluruh camat dan lurah.
Kemudian agenda lain yang dihadiri Walikota Bima yakni rakor penguatan BUMD. Kemudian Sekda menghadiri kegiatan Webinar peran pejabat fungsional sebagai koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah serta percepatan penyerapan APBD.
Cara penyusunan tentatif yang cenderung tidak memberi ruang kepada Wawali Bima disejumlah kegiatan pemerintah tersebut dikritik Anggota DPRD Kota Bima Edy Ikhwansyah. Menurut dia, ini masalah klasik. Juga pernah terjadi di tahun – tahun sebelumnya. Padahal, Walikota dan Wakil Walikota Bima itu satu paket kepala daerah yang tidak bisa dipisahkan.
“Tahun 2020 lalu juga begini. Bapak Wakil Walikota Bima tidak berada di luar daerah, tapi tidak masuk dalam tentatif. Setidaknya, selama Wakil Walikota berada di daerah, ya diundang juga dan dilibatkan selama beliau masih bisa menghadiri,” ujarnya.
Kata Duta PPP itu, Sekda dan Bagian Prokopim harus mengatur kegiatan kepala daerah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Tidak bersikap berat sebelah. Karena bagaimana pun, Wakil Walikota Bima itu juga kepala daerah.
Dirinya selaku wakil rakyat yang masuk dalam koalisi pemenangan Walikota dan Wakil Walikota Bima yang sekarang, perihatin melihat kondisi jalannya roda Pemerintahan Kota Bima saat ini. Jika persoalan tentatif kegiatan untuk kepala daerah saja masih diatur seperti ini, pemerintah tentu tidak bisa berjalan dengan sehat.
“Pengakuan Wakil Walikota Bima ada perlakuan berbeda. Hampir semua acara tidak pernah dilibatkan dan diundang. Aneh saja kedengarannya. Padahal Wawali Bima juga itu kepala daerah,” tutur wakil rakyat 2 periode itu.
Terhadap masalah ini, sebagai wakil rakyat dirinya meminta kepada Sekda dan Kabag Prokopim agar bisa mengatur tentatif kegiatan kepala daerah dengan baik dan sesuai aturan. Jika Walikota Bima tidak berkesempatan hadir, atur kehadiran Wakil Walikota Bima yang ada di dalam daerah untuk menghadiri kegiatan. Bukan justru langsung melangkah ke Sekda atau Asisten.
Dirinya menyampaikan ini demi pemerintahan yang baik dan kemajuan daerah. Tapi jika persoalan tentatif kegiatan seperti ini tidak berubah, sementara Wakil Walikota Bima acapkali tidak diberi ruang. Maka Sekda dan Kabag Prokopim seolah membuat jalannya pemerintah yang tidak sehat.
“Jangan begitulah. Ingat loh, Wakil Walikota juga kepala daerah. Tugasnya membantu pekerjaan Walikota. Keduanya bekerja dan masing-masing memiliki kewenangan yang sudah diatur oleh konstitusi,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Kota Bima H Muktar Landa dan Kabag Prokopim Setda Kota Bima yang berusaha diminta penjelasan soal kritik wakil rakyat tersebut, belum memberikan tanggapan.
*Kahaba-01
