Kota Bima, Kahaba.- Untuk pertama kalinya sejak memimpin, Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin. melakukan perombakan birokrasi besar-besaran, Rabu 27 Agustus 2025.
Melalui BKPSDM, digelar pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Fungsional di Aula Kantor Pemkot Bima.
Sejumlah jabatan strategis berganti wajah. H Mukhtar, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah, kini digeser menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda. Posisinya digantikan oleh pejabat lain yang juga mengalami rotasi.
Selain itu, beberapa pejabat eselon II ikut mengalami pergeseran di antaranya Ahmad Mufrad, dari Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
H Sukarno, dari Staf Ahli Kesra menjadi Kepala Dinas Pariwisata. Siswadi, dari Sekretaris DPRD menjadi Kepala BPKAD. H Supratman, dari Kepala Dikpora menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Agus Purnama, dari Kepala Dinas PUPR menjadi Kepala Dinas Perkim. A Faruk, dari Kepala Perkim menjadi Kepala BPBD. Yuliana, dari Kepala Dinsos menjadi Kepala DPMPTSP.
Didi Fahdiansyah, dari Kepala Damkar menjadi Kepala PUPR. H Ichwanul Muslimin, dari Kepala Dishanpan menjadi Kepala DPPKB. Syarif Rustaman, dari Kepala DLH menjadi Kepala Bappeda.
Hj Suharni, dari Kepala DPPKB menjadi Staf Ahli Bidang Kesra. H Mahfud, dari Kepala Diskominfotik menjadi Kepala Dikpora.
Selain itu, HL Sukarsana kini menjabat Kepala Dinas Sosial, M Natsir memimpin Bakesbangpol, A Haris sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Arif Roesman Effendi Kepala Brida, Gufran sebagai Kepala Dishanpan, serta Muhammad Hasyim yang kini dipercaya memimpin Diskominfotik.
Tidak hanya eselon II, pejabat administrator juga bergeser. A Rafik kini menjadi Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan, Ririn Kurniawati menjabat Sekretaris Bappeda, Rusnah menjadi Sekretaris Diskominfotik, Sri Rahayu sebagai Kabag Umum Setda, serta Hj Rohana sebagai Sekretaris DPPPA.
Perombakan ini menjadi sinyal kuat Wali Kota Bima untuk melakukan penyegaran birokrasi di awal masa kepemimpinannya, dengan harapan meningkatkan kinerja aparatur sipil negara dan mempercepat realisasi program pembangunan daerah.
*Kahaba-01
