Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima bersama BPJS Kesehatan membahas perpanjangan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk masyarakat yang didaftarkan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) tahun 2027.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bima H Muhammad Fakhrunraji di ruang rapat Sekda, Selasa 20 Oktober 2026.
Rapat dihadiri Pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Bima, I Gusti Ngurah Arie Maya Nugraha, beserta jajaran, Plt Asisten I Setda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Dukcapil, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima.
Fakhrunraji menegaskan, pembahasan perpanjangan kerja sama tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi peserta JKN yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan masyarakat Kota Bima tetap mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program JKN. Karena itu, keberlanjutan kerja sama dengan BPJS Kesehatan perlu dipersiapkan dengan baik agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujar Sekda.
Ia menjelaskan, pembahasan mencakup keberlanjutan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), termasuk aspek administrasi serta pemutakhiran data kepesertaan.
“Validitas data menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran. Memastikan data kepesertaan sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga pelaksanaan program JKN dapat berjalan tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Rapat tersebut juga membahas optimalisasi pemanfaatan program JKN bagi anggota keluarga tambahan, khususnya orang tua dan pekerja rumah tangga atau asisten rumah tangga, sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Fakhrunraji menambahkan, pencapaian target UHC 2027 membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah dan BPJS Kesehatan. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dukcapil, serta instansi terkait diharapkan memperkuat sinergi sesuai tugas masing-masing.
“Target UHC 2027 membutuhkan kerja bersama. Kami berharap koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan seluruh perangkat daerah semakin kuat, sehingga cakupan kepesertaan dapat dioptimalkan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin baik,” tambahnya.
*Kahaba-01
