Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima menyiapkan penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan, untuk mempercepat penanganan krisis air bersih di wilayah terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga diminta segera membangun posko kedaruratan sebagai pusat koordinasi penanganan.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Kekeringan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bima, H Muhammad Fakhrunraji, di Aula Parenta, Senin 19 Oktober 2026.
Rapat dihadiri sejumlah perangkat daerah, Polres Bima Kota, Bank NTB Syariah, PMI, para camat dan lurah dari wilayah terdampak, serta unsur terkait lainnya.
Fakhrunraji menekankan pentingnya langkah cepat, terkoordinasi, dan terukur untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi. Penetapan status tanggap darurat diharapkan memperkuat koordinasi sekaligus mempermudah mobilisasi sumber daya dalam penanganan kekeringan.
BPBD diminta segera mengoperasikan posko kedaruratan, memetakan wilayah terdampak, serta mendata kebutuhan air bersih di setiap titik. Data tersebut menjadi dasar penentuan volume dan frekuensi distribusi agar bantuan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
“BPBD juga segera mengoordinasikan pengerahan personel, perlengkapan, peralatan, dan dukungan anggaran untuk mendukung operasi penanganan bencana,” kata Sekda.
Untuk distribusi air bersih, Pemkot Bima memiliki delapan unit mobil tangki yang akan dioptimalkan. Pemerintah daerah juga berupaya berkoordinasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki armada serupa guna memperluas jangkauan pelayanan ke wilayah yang membutuhkan.
Sekda menambahkan, penanganan kekeringan membutuhkan sinergi perangkat daerah, instansi pemerintah, BUMN, dan berbagai unsur terkait agar distribusi air bersih dapat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
*Kahaba-01
