Kota Bima, Kahaba.- Wacana Pembentukan Pulau Sumbawa (PPS) kini kembali gulirkan. Padahal puluhan tahun sudah rencana ini digaungkan, namun hasilnya masih jauh panggang dari api.
Kali ini, melalui Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas, isu ini kembali dimunculkan melalui kegiatan Dialog Kebangsaan di Universitas Mbojo Bima (Umbo) Kota Bima, dengan tema “Penguatan Potensi Pulau Sumbawa Dalam Menyongsong Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS)”.
Kegiatan di Gedung Alumni Umbo Bima tersebut juga menghadirkan 2 akademisi yakni Syarif Ahmad dan Taufik Firmanto. Ratusan mahasiswa setempat juga hadir untuk berdialog dengan sejumlah narasumber.
Ketua Baleg DPR RI Supratman menegaskan bahwa pemekaran PPS bukan mimpi, karena dirinya sejak menjabat Ketua Legislasi, sudah ada yang pernah diinisiasi yakni 4 provinsi di Papua.
“Tapi saya baru mendengar tentang pemekaran PPS. Ini merupakan aspirasi dan menjadi tugas saya, karena tidak ada satupun pemekaran yang tidak melewati Legislasi, karena akan menjadi UU,” katanya.
Supratman juga mengakui, dirinya sudah diperintahkan oleh Pak Prabowo, Calon Presiden RI, agar mengawal khusus terkait rencana pembentukan PPS.
Kendati dirinya belum tahu apakah berkas dan administrasinya sudah lengkap atau tidak, karena belum melihat di meja Legislasi.
“Namun jika berkasnya sudah ada, tapi tidak tahu berada di mana, saya berjanji akan menurunkan badan keahlian DPR untuk mengurus rencana ini,” tegasnya.
Pria yang juga kembali mencalonkan diri menjadi Anggota DPR RI di Dapil Pulau Sumbawa ini mengungkapkan, pemekaran PPS penting didorong, agar ada pemerataan pembangunan juga.
“Pulau Sumbawa begitu kaya, cadangan emasnya jauh lebih besar dari pulau pulau lain. Maka patut PPS ini bisa segera dibentuk,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Akademisi Syarif Ahmad mengatakan, Pulau Sumbawa memiliki banyak potensi yang luar biasa, dari segala aspek. Termasuk di Bima, memilki potensi pariwisata yang diapit oleh 2 program nasional.
Dari sekian banyak potensi itu sambungnya, Pembentukan PPS masalahnya terletak pada political will, baik dari politisi dari Pulau Sumbawa maupun pemerintah pusat, karena tidak bisa menunjukan keberanian untuk Pembentukan PPS.
“Saya merupakan orang yang optimistis, namun lagi-lagi saya pesimis dengan wacana Pembentukan PPS ini,” kritiknya.
Sementara itu, Akademisi Taufik Firmanto menjelaskan, isu ini bukan baru diperbincangkan, tapi sudah sejak lama. Namun menjadi ambigu di dengar, jika sosok Ketua Legislasi DPR RI saja mengakui belum melihat berkas administrasi pengajuan Pembentukan PPS tersebut.
Ia menyinggung, isu Pembentukan PPS ini muncul dan meredup.
Jika sebelumnya Gubernur NTB juga sudah memberikan dukungan, demikian juga dengan politisi di NTB di tingkat nasional. Tapi hanya hembusan angin surga saja, hingga saat ini belum terealisasi.
“Isu ini hanya berembus kencang saat musim kampanye. Nanti setelah dilantik, 5 tahun berikutnya senyap. Kemudian saat pemilu muncul lagi. Seperti yang terjadi saat ini,” sorotnya.
Taufik menambahkan, para pihak-pihak yang berkepentingan dilihatnya tidak memiliki keseriusan mengurus Pembentukan PPS.
*Kahaba-01
