Kota Bima, Kahaba.- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Bima mengingatkan pemerintah daerah agar penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Bima Tahun 2026–2030 tidak sekadar menjadi dokumen formalitas.
HIPMI berharap RUPM benar-benar menjadi pedoman arah pembangunan investasi daerah, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan memberi ruang lebih luas bagi pengusaha lokal.
Hal tersebut disampaikan Ketua HIPMI Kota Bima, Fadli saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan RUPM dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bima, di Aula Kantor Pemkot Bima, Kamis 19 November 2026.
Menurut Fadli, Kota Bima memiliki beragam potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, mulai dari perdagangan, perikanan, pertanian, pariwisata hingga sektor UMKM. Namun, potensi tersebut membutuhkan arah kebijakan yang jelas dan langkah konkret agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pembangunan daerah tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana pembangunan tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan dunia usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, RUPM harus memiliki target dan arah yang jelas. Jangan sampai dokumen selesai disusun, tetapi tidak terlihat implementasinya di lapangan.
“Jangan sampai RUPM hanya sukses disusun, tetapi gagal diwujudkan. Kita tidak membutuhkan sekadar dokumen yang bagus di atas kertas, tetapi membutuhkan keberanian untuk menjalankannya,” tegasnya.
Fadli juga berharap RUPM menjadi pedoman pemerintah dalam menentukan sektor investasi prioritas, menarik investor, sekaligus membuka peluang bagi pengusaha lokal untuk berkembang.
Menurutnya, masuknya investor dari luar daerah merupakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bima. Namun, pengusaha lokal juga harus mendapat kesempatan untuk terlibat, membangun kemitraan, dan menjadi bagian dari rantai ekonomi.
Jangan sampai Kota Bima hanya menjadi pasar bagi pelaku usaha dari luar daerah, sementara pengusaha lokal justru kesulitan berkembang di daerah sendiri.
Karena itu, pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat, memberikan kemudahan perizinan, menghadirkan kepastian regulasi, serta memperkuat UMKM agar mampu bersaing.
Fadli menambahkan, berbagai masukan dan kritik yang disampaikan HIPMI bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pembangunan daerah.
HIPMI, kata dia, ingin menjadi bagian dari solusi sekaligus mitra kritis pemerintah dalam mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kami ingin Kota Bima tumbuh bersama. Pemerintah punya peran dalam membuat kebijakan, sementara dunia usaha punya peran dalam menggerakkan ekonomi. Keduanya harus berjalan bersama,” tambahnya.
Ia berharap keberhasilan pembangunan daerah ke depan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya peluang usaha, terbukanya lapangan pekerjaan, berkembangnya UMKM, masuknya investasi, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
*Kahaba-01













