Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Fungsional Perencana dan Pengelola Perencanaan Perangkat Daerah, di Aula Maja Labo Dahu Pemerintah Kota Bima, Rabu 18 November 2026.
Kegiatan bertema “Peningkatan Kapasitas Perencana dalam Mewujudkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Terukur, dan Akuntabel” tersebut menghadirkan Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas RI Taufik Hanafi sebagai narasumber. Sementara moderator adalah Sekretaris Bappeda Kota Bima, Ririn Kurniawati.
Kepala Bappeda Kota Bima, Syarif Rustaman menjelaskan, Bimtek tersebut merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara Bappenas RI dan Pemerintah Kota Bima, khususnya dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur perencana daerah.
Katanya, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan profesionalisme aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan, menyelaraskan program perangkat daerah dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional, serta memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan.
Wali Kota Bima, H A Rahman H Abidin yang membuka kegiatan secara resmi, menyampaikan apresiasi kepada Bappenas RI atas dukungan dan kesediaannya berbagi pengetahuan, serta pengalaman untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan di Kota Bima.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan selalu berawal dari perencanaan yang baik. Karena itu, aparatur perencana dituntut memiliki pola pikir strategis dan tidak hanya berorientasi pada penyusunan dokumen administratif maupun rutinitas tahunan.
Menurut Wali Kota, perencana harus mampu mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan riil masyarakat, memahami akar masalah, merumuskan solusi, menetapkan target terukur, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat nyata.
Salah satu persoalan yang disorot adalah belum tuntasnya pelayanan air bersih di sejumlah wilayah, di antaranya Kelurahan Dara, Tanjung Melayu, dan Paruga. Persoalan tersebut, kata dia, harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan perencanaan agar program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Wali Kota juga mengingatkan bahwa perencanaan tidak boleh berhenti pada tersusunnya dokumen. Implementasi program harus berjalan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan, terlebih dengan semakin kuatnya tuntutan akuntabilitas melalui instrumen evaluasi seperti MCSP KPK, Pro-SN, SAKIP, dan SPIP.
*Kahaba-01













