Kota Bima, Kahaba.- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Raba Bima menggelar Forum Dialog Strategis Ekonomi, Hukum dan Pajak, Senin 9 Februari 2026, di Aula Tambora KPP Pratama Raba Bima. Kegiatan ini diikuti sekitar 50 peserta, terdiri dari wajib pajak prominen serta wajib pajak badan kategori pengusaha besar.
Forum dialog tersebut mengusung tema “Satu Visi Membangun Daerah: Pajak Tangguh, Ekonomi Tumbuh, Hukum Pasti”, sebagai wadah komunikasi strategis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Sejumlah pejabat lintas sektor turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bima, Kepala BPS Kota Bima, Kepala BPKAD Kota Bima, Kepala BPKAD Kabupaten Bima, Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Kepala Cabang BNI Kota Bima, Kepala KPKNL Bima, Kepala KPPN Bima, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Kepala KPP Pratama Raba Bima, Wahyudi dalam sambutannya menyampaikan, forum ini digelar sebagai respon atas berbagai tantangan ekonomi yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2026. Salah satunya adalah kondisi perekonomian global yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dinilai berpotensi memengaruhi perputaran ekonomi di daerah.
Oleh karena itu, Wahyudi menekankan pentingnya membangun kesamaan visi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha.
“Dengan tantangan yang ada, kita perlu menyamakan langkah. Pajak yang kuat dan kepatuhan yang baik akan menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan ekonomi daerah,” ujarnya.
Usai pembukaan, Wahyudi juga menjadi pemateri pertama dengan menyampaikan paparan mengenai peran strategis perpajakan dalam perekonomian.
Ia menegaskan, pajak merupakan sumber pembiayaan utama pembangunan sekaligus instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Bima, Kepala KPPN Bima Ahmad Yusuf, yang memaparkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Ia menyebutkan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen APBN bersumber dari penerimaan perpajakan.
“Setiap rupiah yang disetor ke kas negara terjamin keamanan dan akuntabilitas penggunaannya untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bima H Muhammad Fakhrunraji menyampaikan harapan dan tantangan pembangunan ekonomi daerah tahun 2026.
Ia menekankan peran strategis dunia usaha sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Walaupun kondisi ekonomi saat ini tidak sedang baik-baik saja, dengan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, saya yakin kita bisa keluar dari kesulitan ini,” ungkapnya optimis.
Forum dialog kemudian dilanjutkan dengan paparan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bima, Heru Kamarullah, yang membahas peran penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis dalam mendukung kepatuhan pajak, menciptakan kepastian berusaha, serta upaya penyelamatan aset negara.
“Kepatuhan pajak adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan dan keberlangsungan negara,” tegasnya.
Sebagai pemateri terakhir, Kepala BPS Kota Bima, Tuti Juhaeti, memaparkan tren dan analisis statistik ekonomi Kota Bima. Disebutkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bima Tahun 2024 mencapai Rp5,31 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan sebesar 25,96 persen, disusul sektor pertanian dan administrasi pemerintahan.
Data tersebut dinilai menjadi dasar penting dalam pemetaan potensi ekonomi daerah serta arah kebijakan pembangunan ke depan.
Melalui forum ini, KPP Pratama Raba Bima berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor, menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian hukum, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan demi kemajuan ekonomi daerah.
*Kahaba-01
