Kabupaten Bima, Kahaba.- Kondisi jembatan penghubung di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang rusak berat sejak 5 tahun terakhir disorot warga. Infrastruktur vital tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bima.
Pemudi Desa Waworada, Nur Dwi Cahyani menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi jembatan yang hingga kini belum mendapatkan penanganan memadai, padahal menjadi akses utama aktivitas masyarakat.
“Kami meminta pemerintah daerah segera turun meninjau langsung kondisi jembatan ini dan segera melakukan perbaikan demi kelancaran arus transportasi masyarakat,” ujarnya, Kamis, 5 Februari 2026.
Ia menjelaskan, jembatan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Langgudu serta menjadi jalur utama berbagai aktivitas warga, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian dan ekonomi masyarakat.
Namun sejak mengalami kerusakan parah akibat bencana alam beberapa tahun lalu, jembatan itu tidak lagi dapat difungsikan secara normal. Akibatnya, masyarakat terpaksa menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh, memakan waktu, dan berisiko terhadap keselamatan.
“Bahkan sebagian warga harus melewati akses darurat yang sangat membahayakan. Ini berdampak langsung pada meningkatnya biaya transportasi, keterlambatan layanan dasar, dan aktivitas ekonomi warga,” ungkap Nur.
Menurutnya, desakan agar jembatan tersebut segera diperbaiki muncul dari keresahan warga yang merasa aspirasinya selama ini belum mendapatkan respon yang serius dari pemerintah daerah.
“Persoalan ini tidak bisa terus dibiarkan. Jembatan ini bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi menyangkut kebutuhan dasar dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Nur menambahkan, pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan masih menghadapi tantangan besar, mulai dari perencanaan, penetapan prioritas anggaran, hingga respon kebijakan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah bersama instansi teknis terkait untuk segera melakukan peninjauan lapangan, membuka transparansi rencana pembangunan dan penganggaran, serta menetapkan jadwal yang jelas terkait perbaikan jembatan tersebut.
“Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
*Kahaba-04
