Kabupaten Bima, Kahaba.- Menipisnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang berdampak pada kebijakan efisiensi dan penghematan anggaran, justru dinilai tidak sejalan dengan perilaku sebagian anggota DPRD Kabupaten Bima. Kritik pedas itu dilontarkan Firdaus, anggota DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi PDI Perjuangan.
Firdaus menyoroti kebiasaan sejumlah anggota dewan yang masih gemar melakukan perjalanan dinas keluar daerah, dengan dalih Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), namun minim dampak nyata bagi kepentingan masyarakat.
“Di tengah kondisi keuangan daerah yang serba terbatas, masih ada yang doyan jalan-jalan berlabel SPPD. Ini gaya ugal-ugalan yang sengaja dibungkus dengan alasan kepentingan rakyat,” sentil Firdaus, Selasa 3 Februari 2026.
Legislator dua periode ini menegaskan, seharusnya seluruh anggota DPRD memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga anggaran dan menggunakannya secara maksimal bagi pembangunan daerah, bukan justru menghabiskannya untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung.
Menurutnya, semangat efisiensi harus tercermin dalam kerja-kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dengan mengedepankan skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat.
“Anggaran harus dikelola secara jernih dan bertanggung jawab, bukan dipilah berdasarkan kepentingan tertentu atau ekses kebutuhan politik,” tegasnya.
Firdaus berharap, seluruh unsur di DPRD Kabupaten Bima dapat menahan diri, menata ulang pola belanja, serta menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat di tengah keterbatasan fiskal daerah.
*Kahaba-01
