Kabar Kota Bima

Belajar dari Badung, DPRD Kota Bima Dalami Strategi PAD, Pariwisata, dan Infrastruktur

25
×

Belajar dari Badung, DPRD Kota Bima Dalami Strategi PAD, Pariwisata, dan Infrastruktur

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- DPRD Kota Bima melalui Komisi II dan Komisi III melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung Provinsi Bali, Kamis 22 Januari 2026, dalam rangka pendalaman kebijakan pembangunan daerah dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rombongan anggota DPRD Kota Bima saat kunjungan kerja di Badung Bali. Foto: Ist

Rombongan DPRD Kota Bima dipimpin Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Bima Ryan Kusuma Permadi, dan diterima secara resmi Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung, I Wayan Wijayana, di Aula Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Mangupraja Mandala.

Syamsurih mengakui, pada pertemuan tersebut DPRD Kota Bima menggali berbagai praktik terbaik pembangunan daerah, khususnya pada sektor infrastruktur, pengelolaan aset dan PAD bersama BPKAD, serta pariwisata sebagai sektor unggulan yang menjadi tulang punggung pendapatan daerah Kabupaten Badung.

“Selain itu, juga dibahas pengelolaan sampah dan lingkungan hidup bersama DLH, serta pengembangan tata kelola rumah sakit daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,” terangnya.

Kata Syamsurih, pihaknya mencermati bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Badung tidak terlepas dari kuatnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan melestarikan kearifan lokal, menjadi faktor utama keberlanjutan sektor pariwisata yang berdampak langsung pada peningkatan PAD.

Ia menambahkan, salah satu perhatian khusus DPRD Kota Bima adalah peran Desa Adat di Kabupaten Badung. Desa Adat dinilai tidak hanya sebagai penjaga budaya, tetapi juga sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis kearifan lokal yang mampu menciptakan nilai ekonomi.

“Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap berbagai inovasi dan referensi kebijakan yang diperoleh dapat diadaptasi sesuai karakteristik daerah, guna mendorong peningkatan PAD, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bima,” tambahnya.

*Kahaba-01