Kota Bima, Kahaba.- Seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi NTB menerima penyerahan hasil audit BPK Tahun Anggaran 2014. Demikian pula untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, namun pada penyerahan di kantor Gubernur NTB, Rabu (26), Pemkab Bima masih dapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), seperti tahun sebelumnya.
“Kami belum tahu pasti seperti apa isi dari catat dari BPK RI Perwakilan Mataram. Karena yang menghadiri penyerahan kemarin langsung oleh Bupati dan Sekda di Mataram,” ujar Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkab Bima, Candra Kusuma AP.
Tapi diakuinya, untuk informasi awal Pemkab Bima mendapatkan status WDP. Status tersebut masih mampu dipertahankan setiap tahunnya. “Tentunya untuk kedepan status wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi harapan Pemerintah,” katanya.
Menurut Chandra, status WDP setiap tahunnya tidak lebih pada memang masih adanya persoalan tentang aset, bukan pada persoalan pengelolaan dan laporan keuangan pemerintah. ”Hanya sebatas itu informasinya, untuk lebih jelas kita tunggu kepulangan Sekda saja,” sarannya.
*Abu
