Kabupaten Bima, Kahaba.- Dari 191 desa yang ada di Kabupaten Bima, Desa Rasabou Kecamatan Bolo menjadi pilot project pemuktahiran Basis Data Terpadu (BDT).
BDT merupakan program perlindungan sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sebuah sistem yang bisa digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima Bantuan Sosial (Bansos).
BPD setempat sebagai penyelenggara mengundang unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) seperti Dinas Sosial dan Bapedda, Lembaga Kompak, Pemerintah Kecamatan, Unsur Pemerintah Desa (Pemdes), tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat.
Koordintor Kompak Kabupaten Bima Asrullah mengatakan, BDT merupakan data warga yang berhak menerima bantuan. Yakni warga miskin dan hampir miskin.
“Untuk menentukan siapa penerima Bansos bukan pemerintah daerah. Tapi TNP2K melalui BDT yang disusulkan,” ujarnya
Kata dia, Desa Rasabou merupakan desa pertama yang melakukan Musdes BDT. Karena itu, Pemkab Bima melalui Dinas Sosial (Dinsos) memberikan bantuan berupa anggaran untuk 2 kelompok Usaha Bersama (Kube).
“Kita patut mengapresiasi BPD dan unsurnya. Karena berinisitif gelar Musdes bahkan sebagai pilot project,” katanya.
Kasi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bima Deny Kusumayadi mengatakan, pemutakhiran BDT tersebut merupakan kebutuhan bersama mulai dari Pemdes hingga pemerintah daerah. Sebagai tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, pihaknya sudah 2 tahun mencari pola untuk percepatan falidasi dan ferivikasi BDT, dan Desa Rasabou telah memulai Musdes mengenai hal itu.
“Dengan Musdes seperti ini semua tahu siapa saja calon penerima manfaat Bansos sekaligus menepis isue miring yang beredar tentang Bansos,” ujarnya.
Menurut dia, data itu sangat sentitif karena warga yang terkafer di BDT bisa saja mendapatkan Bansos. Dana Bansos bukan saja bersumber dari Dinas Sosial saja, namun juga dinas-dinas yang lain.
“Data ini akan diinput lewat aplikasi, kemudian oleh Pusdatin, data yang sudah final bisa diupdet,” jelasnya.
Wakil Ketua BPD Rasabou Muhammad Khardi menyampaikan, pemutakhiran BDT itu sangat penting dilakukan, agar penerima manfaat Bansos tepat sasaran dan sesuai kriteria yang ditentukan pemerintah.
“Data sebelumnya sudah tidak valid. Sehingga harus dilakukan ferivikasi ulang sesuai tingkat atau kelas ekonomi masyarakat saat ini,” ujarnya.
Kata dia, pemutakhiran BDT tersebutn merupakan program utama BPD yang baru. Pasalnya, masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan tapi tidak mendapatkan Bansos.
*Kahaba-10
