Kota Bima, Kahaba.- Karena masih dalam situasi siaga darurat non alam Covid-19, jajaran Bappeda Litbang terpaksa menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Bima, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 menggunakan aplikasi video conference (VC).
Kegiatan dengan mengangkat tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembangunan Pariwisata, Penguatan UMKM dan Investasi yang Didukung oleh SDM dan Infrastruktur Pemukiman Yang Layak” tersebut diselenggarakan selama 2 hari, mulai Senin dan Selasa (27-28/4) di aula kantor setempat. Kegiatan dimaksud juga diikuti semua perwakilan OPD melalui aplikasi VC.
Agenda yang diikuti berbagai pemangku kepentingan guna membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan dari kelurahan dan kecamatan, nantinya akan diintegrasikan ke dalam program skala prioritas pembangunan.
Kepala Bappeda Kota Bima H Fakhrunrazi menyampaikan, pelaksanaan kegiatan ini memiliki 5 misi di antaranya mewujudkan masyarakat berkualitas dan berdaya saing. Kemudian mewujudkan masyarakat sejahtera, melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi yang berbasis pengembangan produk unggulan.
Selain itu, menghadirkan penyelanggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, selanjutnya mewujudkan lingkungan yang ramah melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan, yang terintegrasi dengan pengurangan resiko bencana, serta mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan agamais.
“Dengan misi tersebut, maka disimpulkan bahwa misi ke depan yaitu mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan setara, menuju masyarakat maju dan mandiri,” paparnya.
Fakhrunrazi menuturkan, melalui diskusi ini pihaknya ingin bersama OPD terkait dapat menyelaraskan program prioritas dan pembangunan daerah, dengan arah kebijakan dan sasaran yang pernah diusulkan saat musrenbanh tingkat kecamatan maupun kelurahan.
“Sasaran prioritas kali ini adalah pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Lalu penuntasan kekumuhan, peningkatan layanan kesehatan, reformasi birokrasi hingga peningkatan pelayanan publik dan smart city,” katanya.
Mantan Kepala BPBD itu mengungkapkan, contoh dari sasaran prioritas untuk program pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Membutuhkan kerjasama yang baik dengan OPD lain, yang membidangi langsung penanganan tersebut. Yaitu Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan pangan, Dikes, Dispar dan beberapa OPD lainnya.
“Meskipun pandemi Covid-19 melanda dunia, namun kami mengajak seluruh stakeholder untuk terus bekerja keras dan menjalin kerjasama yang baik. Sehingga kualitas perencanaan pembangunan dalam rangka mensinergikan, dan menyelaraskan antara skala prioritas nasional, provinsi hingga daerah dapat terwujud dengan baik,” tandasnya.
*Kahaba-04
