Kabupaten Bima, Kahaba.- Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri dipercayakan menjadi Keynote Speaker pada acara Rapat Kerja Pariwisata Propinsi NTB, Selasa (24/01). Dalam pemaparannya, perempuan pertama yang menjadi Bupati di NTB itu, menjelaskan sejumlah program dan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bima.
Bupati Bima mengungkapkan, untuk jangka pendek Pemkab Bima saat ini tengah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, menata sarana dan prasarana wisata dan fasilitas pendukung lainnya serta menciptakan layanan dan paket wisata yang profesional efektif melakukan promosi wisata.
Sedangkan untuk jangka menengah dan jangka panjang, pihaknya akan terus berupaya menjadikan pariwisata sebagai primadona, sumber PAD dan sumber perekonomian masyarakat.
“Melalui pariwisata, tentu akan mendukung terpelihara dan berkembangnya nilai budaya lokal Bima. Memperkuat karakter dan potensi beberapa kawasan wisata andalan, serta pengembangan SDM Pariwisata dan investasi,” ungkap Kasubbag dan Protokol Setda Kabupaten Bima Ruslan.
Guna mendukung langkah tersebut lanjutnya, penetapan 6 Zona atau kawasan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bima yang termuat dalam RIPDA, yakni Zona Bentang Tambora yang meliputi wilayah Sanggar dan Tambora, Zona Salawa yang meliputi wilayah Sape, Lambu dan Wawo. Zona Sangiang Api yang meliputi Kecamatan Ambalawi dan Wera. Zona Madong Park yang meliputi Madapangga, Bolo, Soromandi dan Donggo. Zona Metro Lewa Mori yang meliputi Teluk Bima, Woha, Belo, Palibelo dan Lambitu. Zona Teluk Waworada yang meliputi kecamatan Parado, Monta dan Langgudu.
“Zona tersebut, merangkum seluruh aspek dan potensi pariwisata baik wisata alam, bahari dan wisata budaya termasuk komoditi dan kuliner,” jelas Bupati.
Dalam proses pengembangan kawasan dan mendorong percepatannya, tidak luput dari kendala dan permasalahan. Pada Raker tersebut Dinda mengakui, potensi pariwisata di Kabupaten Bima belum dikelola secara maksimal. Karena, fasilitas pendukung belum memadai serta promosi pariwisatanya juga belum maksimal. SDM Pariwisata yang masih rendah, kemampuan fiskal yang terbatas dan suasana keamanan dan kenyamanan di daerah.
“Untuk itu, perlu adanya dokumen perencanaan pariwisata yang teintegrasi dan komprehensif,” katanya.
*Kahaba-02/Hum
