Kota Bima, Kahaba.- Pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bima menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya dua versi Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang memuat perbedaan nama pengurus. Salah satu nama yang dipersoalkan adalah Abdul Syukur, seorang wartawan yang beraktivitas di Bima.
Ketua DPC PKB Kota Bima Aris Dedi Munandar didampingi sejumlah pengurus partai menegaskan, dalam SK kepengurusan resmi DPC PKB Kota Bima, tidak terdapat nama Abdul Syukur.
Ia juga membantah DPC PKB Kota Bima pernah menerbitkan SK susulan atau SK baru yang memasukkan nama Syukur ke dalam struktur kepengurusan partai.
“Kami ingin meluruskan informasi yang berkembang melalui pemberitaan sepihak, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai komposisi kepengurusan PKB Kota Bima,” tegasnya.
Menurutnya, SK resmi merupakan dokumen yang menjadi dasar pengakuan terhadap susunan pengurus partai. Karena itu, pencantuman nama seseorang dalam dokumen kepengurusan harus sesuai dengan keputusan resmi yang diterbitkan oleh pihak berwenang.
DPC PKB Kota Bima menyatakan tidak pernah mengeluarkan keputusan yang mengangkat Abdul Syukur sebagai pengurus. Dengan demikian, pihaknya menegaskan bahwa nama yang bersangkutan tidak termasuk dalam struktur kepengurusan berdasarkan SK resmi yang dimiliki DPC.
“Si Syukur sendiri yang ingin menempelkan nama dalam SK tersebut,” ungkapnya.
Saat klarifikasi tersebut, pengurus DPC juga menyebut persoalan ini bermula keinginan Abdul Syukur untuk masuk dalam kepengurusan PKB Kota Bima. Namun, menurut pihak DPC, keinginan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti melalui penerbitan SK resmi yang mencantumkan namanya.
“Terhadap persoalan ini, kami kembali menegaskan bahwa dokumen kepengurusan yang menjadi pegangan kami tidak mencantumkan nama Abdul Syukur,” tegasnya lagi.
Selain persoalan administrasi kepengurusan, Aris Dedi Munandar juga menyoroti pentingnya jurnalis menjaga independensi profesi. Karena dalam kode etik jurnalistik, wartawan memiliki tanggung jawab menjaga profesionalisme, objektivitas, serta menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas pemberitaan.
“Independensi merupakan salah satu prinsip penting dalam profesi wartawan, agar kepercayaan masyarakat terhadap produk jurnalistik tetap terjaga,” terangnya.
Melalui klarifikasi tersebut, Aris Dedi Munandar bersama jajaran pengurus berharap tidak ada lagi informasi yang keliru mengenai susunan kepengurusan PKB Kota Bima.
“Penentuan pengurus harus merujuk pada SK resmi, bukan dokumen lain yang tidak diakui oleh DPC. Sementara SK yang mencantumkan nama Abdul Syukur, dia yang sendiri yang meminta dan memaksa untuk mencantumkan namanya,” tambah Aris Dedi Munandar.
Sementara itu, Abdul Syukur yang dikonfirmasi menyampaikan pandangan berbeda. Ia mengakui bahwa SK yang tidak mencantumkan namanya merupakan SK asli oleh pihak DPC PKB. Namun, menurutnya, terdapat dokumen SK lain yang justru mencantumkan namanya dan dibagikan kepada para pengurus.
“Yang ada nama saya itu, bukan SK yang asli. SK yang asli itu yang tidak ada nama saya. Tapi yang lucu, SK yang dibagikan ke pengurus justru SK yang ada nama saya,” ungkapnya.
Syukur juga menjelaskan bahwa dirinya hadir saat prosesi pengukuhan pengurus. Namun, dalam kegiatan tersebut, nama-nama pengurus tidak dibacakan. Kondisi itu membuatnya berkesimpulan terdapat dua versi SK kepengurusan PKB Kota Bima yang beredar.
Ia pun mempertanyakan alasan hingga DPP muncul dua dokumen SK dengan susunan nama yang berbeda.
“Kenapa DPP mengeluarkan dua SK tersebut?” tanyanya.
*Kahaba-01













