Oleh: Rahmania, S.Psi *
Pekerjaan adalah kebutuhan utama setiap individu. Sebab dengan pekerjaan tersebut kita akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga sehari hari. Tingginya angka pekerja tidak seimbang dengan lapangan kerja yang ada, ditambah dengan maraknya impor tenaga kerja Asing semakin mempersempit lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Tenaga kerja import diberi upah tinggi, sementara di sisi lain tenaga kerja lokal dibayar rendah.
Fakta sempitnya lapangan kerja dan rendahnya upah yang diperoleh tentu oleh sebagian masyarakat dengan penghasilan tersebut tidak mampu memenuhi segala kebutuhan yang kian hari kian meningkat dan berbiaya mahal. Tak jarang beberapa item kebutuhan tersebut tidak terbeli, sebab terbatasnya finansial. Begitulah fakta hidup dalam sistem kapitalistik.
Oleh karena kebutuhan dan biaya hidup tiap hari semakin meninggi, mendorong masyarakat untuk mencari lapangan kerja yang bisa memberi jaminan terpenuhinya segala kebutuhan tersebut. Sulitnya lapangan pekerjaan dalam negeri membuat masyarakat memutuskan untuk bekerja di luar negeri yaitu menjadi TKI dan TKW (Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita).
Dorongan bekerja di luar Negeri adalah faktor ekonomi, faktor upah yang jauh lebih menggiurkan dibanding di dalam Negeri. Sehingga mereka merasa mendapatkan financial yang lebih baik, kebutuhan primer keluarga tercukupi dan bisa membeli kebutuhan sekunder lainnya seperti tanah, membangun rumah tinggal, membeli kendaraan dan lain lain. Tingkat pendidikan pun tidak menjadi syarat utama, memilki ijazah SMA pun cukup.
Fakta sempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, jangankan yang tidak sarjana, yang sarjana pun sulit mendapatkan lapangan kerja. Untuk masyarakat yang mengenyam pendidikan pada tingkat sarjana, PNS menjadi rebutan. Padahal faktanya perekrutan PNS seluruh indonesia hanya sekian persen dari sekian banyaknya output Sarjana dari seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Data nasionaldari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) telah menempatkan sebanyak 148.285 orang TKI sepanjang tahun 2017 yang tersebar di kawasan Asia Pasifik, Amerika, Eropa dan Timur Tengah.
Trend untuk mencari lapangan kerja menjadi TKI pun juga diminati di daerah Bima. Sebab di daerah Bima juga mengalami surplus tenaga kerja, sementara lapangan kerja minim. Demi memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut, para TKI ada yang berangkat melalui jalur legal (Dari Dinas Ketenagakerjaan) dan dengan cara ilegal/tidak resmi. Tidak jarang mereka menerima perlakuan buruk, semisal dipulangkan kembali karena statusnya atau mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari tempat mereka bekerja. Bahkan tidak sedikit mereka yang berangkat dengan status tidak resmi tersebut tidak mendapatkan upah.
Walau ada yang sukses, namun kita tidak bisa mengabaikan bahwa kasus kekerasan, pembunuhan dan antrean eksekusi mati TKI/TKW di Arab Saudi baru-baru ini. Begitu mahal harga sebuah materi di sistem kapitalistik ini. Pergi meninggalkan keluarga, suami, istri, orangtua dan anak-anak mereka. Tidak sedikit dari mereka pulang tidak membawa apa-apa. Terlepas dari bagaimana cara mereka diberangkatkan.
TKI adalah potret gagalnya pemerintah mensejahterakan kehidupan rakyatnya dengan sumber daya alam yang melimpah ruah di negeri ini. Bahkan negara-negara yang tercatat sebagai investor di negeri Indonesia mampu mensejahterakan ekonomi rakyatnya. Sementara kita yang memiliki sumber daya alam hidup di bawah garis kemiskinan dan harus mencari lapangan kerja di negara lain dengan segala konsekuensi nya. Hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seorang anak terpisah dari orangtuanya, seorang istri terpisah dari suaminya ataupun sebaliknya. Belum lagi berita pelecehan seksual dan kekerasan lainnya yang mereka peroleh saat proses karantina. Sungguh memprihatinkan. TKI adalah potret pejuang devisa, dimana negara hanya mementingkan keuntungan yang diperoleh dari keberadaan mereka dengan mengabaikan nasib buruk yang menimpa mereka.
Selain itu sistem kapitalistik menjebak cara berfikir masyarakat seolah-olah hanya kebutuhaan ekonomi yang utama dipenuhi. Bahwa kesuksesan diukur dari banyaknya materi yang dimiliki, besarnya rumah, mewahnya mobil. Sehingga semua berlomba lomba bekerja yang orientasinya hanya pemenuhan kebutuhan sekunder keluarga. Padahal Allah SWT tidak pernah menciptakan kemiskinan, namun Allah menciptakan Kecukupan. Sementara kemiskinan adalah produk dari diri manusia itu sendiri. Kemudian Islam telah mengajarkan pada ummatnya melalui Rosulullah SAW. Beliau mengajarkan bagaimana cara hidup bagi seorang muslim dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya secara cukup dan layak.“Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana ….”(HR. Muslim & Ahmad)
Berbicara masalah TKI tidak terlepas dari peran negara. Sebab negara memiliki peran vital untuk memberikan kesejahteraan masyarakatnya. Prinsip kepemimpinan yang mampu menghadirkan sebuah pribadi pemimpin yang baik, periayahan umat yang sangat optimal dan memberikan keadilan dalam segala dimensi kehidupan manusia. Kepemimpinan itu akan hadir jika syariat Islam diterapkan. Sebabanya ada 2 prinsip kepemimpinan dalam Islam yaitu mengajak atau menyerukan ummatnya untuk melaksanakan yang makruf dan menyerukan ummatnya untuk meninggalkan yang Mungkar.
Jika negara memaksimalkan perannya tentulah tidak akan terjadi kesulitan ekonomi pada rakyatnya. Tidak akan terjadi sederetan kejadian kejadian miris seperti yang dialami oleh para TKI sang pejuang Devisa.
*Penulis adalah founder Komunitas Ibu Hebat Reg. Bima NTB
