Kota Bima, Kahaba.- Bappeda Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi dan Supervisi Pembentukan Forum Pokja Ketangguhan Banjir Perkotaan, di aula kantor setempat, Selasa 28 November 2023. Kegiatan dimaksud dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Kota Bima, Adisan.
Rapat koordinasi yang menghadirkan Subdit Pekerjaan Umum Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai fasilitator merupakan tindak lanjut dari lokakarya penguatan kapasitas pemerintah daerah pada awal bulan november lalu di Hotel Ambara Jakarta.
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Adisan menekankan penguatan kelembagaan dan kelompok masyarakat sebagai subjek utama yang berperan aktif dalam usaha penanganan banjir di Kota Bima.
”Melalui perubahan perilaku, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam usaha preventif dan responsif terhadap pengurangan resiko bencana banjir di Kota Bima,” jelasnya.
Di akhir sambutan, Adisan berharap bahwa pengimplementasian program-program penanganan banjir perkotaan yang dilaksanakan di Kota Bima dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan acuan regulasi yang telah ditetapkan.
“Kami juga mengucapkan terimakasih khususnya kepada NuFREP sebagai lembaga donatur proyek ketahanan banjir Kota Bima,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Bima Arif Roesman Effendy mewakili Pokja NUFReP Kota Bima dalam pemaparannya secara runtut menjelaskan tentang kondisi eksisting kelembagaan yang meliputi berbagai regulasi yang terkait dengan penanganan banjir Kota Bima, program prioritas pemerintah Kota Bima untuk penanganan resiko banjir ditahun 2023 dan 2024 sebagai bentuk komitmen dan dukungan daerah terhadap kerjasama NUFReP, serta tahapan updating keanggotaan pokja, rencana kerja, tata kerja dan sistem monev yang akan disempurnakan dalam Pokja Kota Bima ditahun 2024 sesuai dengan Berita Acara dan TOR hqsi lokakarya 9-11 November 2023.
Selanjutnya, sebagai narasumber mewakili Kasubdit Pekerjaan Umum Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ahmad Azzam menjelaskan peran NPIU Bangda dalam pelaksanaan program NuFREP di Indonesia antara lain terkait dengan regulasi sebagai acuan dasar yaitu Perpres Nomor 18 tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024, isu strategis dan arah kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim di Indonesia, serta penjelasan mengenai monitoring dan evaluasi capaian program NuFREP.
Azzam juga menyampaikan tahapan kegiatan kerjasama NUFReP yg akan berlangsung selama 5 tahun mulai April 2023 sampai dengan Januari 2028, dengan total anggaran untuk kegiatan konstruksi (Struktural) di Kota Bima mencapai Rp 936,5 miliar rupiah.
BWS-NT 1 yang diwakili Rahmawati lebih lanjut menjelaskan, untuk pekerjaan tahap 1 berupa penanganan saluran drainase primer dengan anggaran Rp 256 miliar rupiah dalam beberapa hari ke depan akan segera di buka proses pelelangan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang melibatkan peserta dari berbagai instansi, seperti perwakilan dari Direktur LP2DER, Rektor Universitas Muhammadyah Bima, Kepala BPBD, Kepala Dinas Sosial, Kepala DP3A, Kepala Dinas PUPR, Kepala DLH, Kepala Dinas Perkim, dan Kepala Dinas Pertanian lingkup Pemerintah Kota Bima.
Rakor yang diselenggarakan di Ruang Rapat Utama Bappeda Kota Bima ini merupakan bentuk komitmen serius pemerintah Kota Bima dalam mengatasi permasalahan banjir perkotaan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Diharapkan, langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari rapat ini dapat menjadi landasan kuat untuk peningkatan ketahanan dan penanganan banjir di masa depan.
*Kahaba-01
