Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima mencatat kinerja positif di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang semester pertama 2026. Hingga 30 Juni, realisasi PAD mencapai Rp47,636 miliar atau 44,66 persen dari target sebesar Rp106,654 miliar.
Capaian tersebut tidak hanya melampaui target semester pertama yang dipatok sekitar 40 persen, tetapi juga meningkat 17,06 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Juru Bicara Pemerintah Kota Bima Muhammad Hasyim mengatakan, peningkatan itu menjadi sinyal positif terhadap kinerja pengelolaan pendapatan daerah. Meski demikian, seluruh OPD diminta bekerja lebih maksimal pada semester kedua agar target tahunan dapat tercapai.
“Realisasi semester pertama cukup menggembirakan dengan kenaikan sekitar Rp6,9 miliar dibanding tahun lalu. Namun pekerjaan belum selesai karena masih ada sekitar Rp59 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun,” ujarnya, Rabu 22 Juli 2026.
Diakui Hasyim, berdasarkan data Pemkot Bima, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih menjadi penyumbang utama PAD.
Realisasi Pajak Daerah mencapai Rp19,369 miliar atau 48,50 persen dari target, meningkat 24,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara Retribusi Daerah terealisasi Rp25,823 miliar atau 45,40 persen dari target, sekaligus menjadi penyumbang terbesar PAD dengan kontribusi 54,21 persen dan mengalami pertumbuhan 38,34 persen.
“Secara keseluruhan, kedua sektor tersebut menyumbang Rp45,193 miliar atau sekitar 94,87 persen dari total PAD Kota Bima hingga akhir Juni 2026,” terangnya.
Hasyim menegaskan, OPD pendulang pendapatan harus terus memperkuat koordinasi, meningkatkan inovasi pelayanan, serta mengoptimalkan seluruh potensi pajak dan retribusi daerah dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, optimalisasi PAD memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Optimalisasi PAD bukan hanya soal memenuhi target, tetapi juga memperkuat kemampuan fiskal daerah agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih maksimal,” tambahnya.
*Kahaba-01
