Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima terus memperkuat pelayanan dasar untuk masyarakat melalui pengembangan New Posyandu. Komitmen itu ditunjukkan lewat rapat koordinasi lintas OPD, terkait penguatan Posyandu berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digelar di Aula BKPSDM, Rabu 23 Juli 2026.
Rakor dihadiri Staf Ahli Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM Hj Suharni, Ketua TP Posyandu Kota Bima Hj Badrah Ekawati, Kabag Pemerintahan Setda Hidayaturrahman, kepala puskesmas, perwakilan OPD, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Kabag Pemerintahan Setda Hidayaturrahman mengatakan, forum tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadirkan pelayanan dasar yang lebih terpadu, berkualitas, dan mudah dijangkau masyarakat.
Menurutnya, Posyandu kini telah bertransformasi menjadi New Posyandu, yang tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mengintegrasikan enam bidang SPM, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
“Keberhasilan implementasi New Posyandu tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Dibutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah agar pelayanan publik semakin dekat, cepat, dan terintegrasi,” ujarnya.
Staf Ahli Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM, Hj Suharni menambahkan, berbagai persoalan daerah, seperti stunting, kemiskinan, anak putus sekolah, sanitasi, perumahan layak huni, penanggulangan bencana, hingga perlindungan perempuan dan anak, memerlukan penanganan yang terintegrasi.
Karena itu, melalui rakor tersebut seluruh OPD diharapkan memiliki persepsi yang sama dalam menjalankan peran masing-masing, sekaligus memperkuat koordinasi dengan puskesmas, kelurahan, kader Posyandu, serta masyarakat.
Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Bima Hj Badrah Ekawati, mengapresiasi komitmen seluruh perangkat daerah untuk mendukung penguatan New Posyandu.
Ia menilai keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antar-OPD, mulai dari penyediaan data, keterpaduan program, dukungan anggaran, hingga monitoring, evaluasi, dan inovasi pelayanan.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat menyajikan data kegiatan yang berkaitan dengan enam SPM sebagai dasar bersama dalam mengembangkan New Posyandu yang lebih optimal,” harapnya.
*Kahaba-04
