Kota Bima, Kahaba.- Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima menggelar Forum SKPD di aula SMAN 1 Kota Bima, Selasa (14/3). Kegiatan digelar dengan maksud melakukan penyelarasan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan usulan stakeholders lainnya di Kota Bima.
Kepala Bappeda Kota Bima Abdurrahman Iba menyampaikan, Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
“Titik fokus kita pada tahun 2017-2018 adalah upaya percepatan pemulihan akibat bencana sekaligus mengejar target RPJMD,” ujarnya melalui siaran pers yang disampaikan Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Syahrial Nuryadin.
Dijelaskannya, Forum SKPD ini bertujuan untuk mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan rancangan Renja SKPD. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Renja SKPD. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan alokasi anggaran indikatif SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD serta mengidentifikasi efektivitas regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD.
Di tempat yang sama, Wakil Walikota H. Arahman H. Abidin berharap agar Forum SKPD menjadi wadah sinkronisasi kegiatan serta evaluasi untuk mengukur sejauh mana program telah berjalan, apakah sudah menjawab kebutuhan masyarakat.
Wakil Walikota juga menekankan, untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan maksimal, maka Bappeda sebagai perencana harus mampu menterjemahkan harapan dan keinginan masyarakat terutama pascabencana.
“Saya juga berharap penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Bima dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi,” harapnya.
Diakui Arahman, pemerintah sudah membentuk dua dinas baru terkait data dan informasi, yakni Dinas Statistik dan Dinas Kominfo. Dua dinas ini harus mampu ditajamkan fungsinya. Dengan begitu, akan mempermudah sistem pelayanan dengan berbasis teknologi informasi. Dengan data akurat dari Dinas Statistik dan sistem informasi yang terpusat di Dinas Kominfo, akan mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan.
“Yang utama juga hal-hal berkaitan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran,” jelasnya.
*Kahaba-01/Hum
