Kabar Kota Bima

Musrenbang Kelurahan NaE Bahas Prioritas Pembangunan Tahun 2025

1110
×

Musrenbang Kelurahan NaE Bahas Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kelurahan NaE Kecamatan Rasanae Barat melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, di aula kantor lurah setempat, Rabu 28 Februari 2024.

Musrenbang Kelurahan NaE Bahas Prioritas Pembangunan Tahun 2025 - Kabar Harian Bima
Kegiatan Musrenbang Kelurahan Nae. Foto: Ist

Lurah NaE Muhammad menyampaikan, forum Musrenbang merupakan salah satu sarana penyampaian usulan pembangunan oleh masyarakat untuk tahun anggaran 2025 mendatang dan menjadi kebutuhan masyarakat Kelurahan NaE.

Musrenbang Kelurahan NaE Bahas Prioritas Pembangunan Tahun 2025 - Kabar Harian Bima

Adapun usulan masyarakat seperti perbaikan saluran drainase RT 03, RT 08. Normalisasi Sungai Melayu dan anak Sungai Kali Romo, serta bantuan-bantuan pemberdayaan kepemudaan dan kegiatan-kegiatan sosial.

Di tempat yang sama, Camat Rasanae Barat, Hj Suharni menyebutkan prioritas pembangunan kelurahan adalah normalisasi drainase, apalagi pada saat musim hujan begini akan terasa sekali bahkan dibeberapa titik mengalami genangan.

“Usulan masing-masing kelurahan akan diplot dan didiskusikan bersama untuk menjadi prioritas pada tingkat kecamatan,” katanya.

Sekretaris Dinas PUPR Sekretaris Dinas Junaidin yang berkesempatan hadir mengatakan, usulan tahun sebelumnya yang sudah dialokasikan tahun ini adalah rehabilitasi gedung kantor.

Dirinya juga menekankan kepada masyarakat untuk usulan tetap akan diperhatikan, pada tahun ini memang anggaran sudah tersedot banyak untuk hibah Pemilu dan Pilkada, sehingga pembangunan yang ada distribusinya tidak banyak.

Kemudian, perwakilan dari Bappeda yakni Pejabat Fungsional Perencana Muda, Fazhurrahman menyebutkan, usulan Musrenbang ini harus sejalan dengan arah kebijakan maupun prioritas daerah. Seperti penyelesaian masalah stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi.

“Tidak hanya itu, juga mengenai penanganan lingkungan, drainase, ketahanan bencana,” ungkapnya.

Lulusan IPDN tahun 2014 ini juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor kelurahan, karena bagaimanapun juga kelurahan menjadi ujung tombak pelayanan pemerintah, sehingga sinergitas antara lurah, ketua LPM, RT/RW, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok ibu-ibu, perencanaan partisipatif harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara ril.

Terkait penanganan Kali Romo atau anak Sungai Melayu yang selama ini menjadi permasalahan meluapnya air di pemukiman masyarakat, sudah menjadi atensi pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS).

“Harapannya semoga segera dapat dilakukan intervensi,” tambah Fazhurrahman.

*Kahaba-01