Kota Bima, Kahaba.- Kritik datang dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Kota dan Kabupaten Bima terkait sikap pimpinan daerah yang jarang menemui massa aksi setiap kali digelar demonstrasi.
Pernyataan itu disampaikan para Ketua BEM, saat menghadiri kegiatan rapat koordinasi yang digelar Pemkot Bima bersama Forkompinda, Minggu sore 31 Agustus 2025.
Ketua BEM Universitas Mbojo Bima Sofiyan Hendrawan, menilai Wali Kota dan Bupati Bima terkesan menutup diri dari aspirasi mahasiswa.
“Beberapa kali kami turun aksi, tapi sangat jarang sekali Wali Kota maupun Bupati mau menemui langsung massa aksi,” ungkap Sofiyan.
Menurutnya, kondisi tersebut justru membuat mahasiswa kerap dibenturkan dengan aparat kepolisian di lapangan.
“Akhirnya kami lebih sering berhadapan dengan polisi, bukan dengan pemimpin yang seharusnya mendengar aspirasi rakyat,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Bima, Mufti. Ia menyebut mahasiswa kerap mengalami gesekan dengan aparat setiap kali menyuarakan tuntutan.
“Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi, tapi seringkali malah dibenturkan dengan aparat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BEM STKIP Taman Siswa Bima Lukman menyoroti minimnya transparansi dari pemerintah daerah. Segala aksi yang dilakukan mahasiswa adalah upaya menuntut keterbukaan informasi publik.
Sayangnya, pimpinan di Kota maupun Kabupaten Bima jarang menemui mahasiswa.
“Harapan kami ke depan, ketika ada aksi, pemimpin daerah bisa hadir langsung mendengar,” inginnya.
Para mahasiswa sepakat, ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan mahasiswa sangat penting untuk mencegah terjadinya gesekan di lapangan.
Mereka menegaskan aksi yang dilakukan bukan semata-mata untuk menentang, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial demi perbaikan daerah.
*Kahaba-01
