Kota Bima, Kahaba.- Tidak kompaknya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bima dalam proses pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 menuai kritik keras dari legislatif.
Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan menyebut ketidakkompakan internal TAPD justru menghambat proses finalisasi anggaran daerah.
Menurutnya, data yang diberikan TAPD, terutama dari Bidang Anggaran BPKAD, tidak akurat dan tidak sinkron antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Hal itu membuat Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, dan sejumlah pejabat terkait kesulitan memberikan penjelasan saat pembahasan bersama Banggar DPRD.
“Kami melihat banyak sekali ketidaksesuaian angka pada dokumen APBD Kota Bima. TAPD tidak satu suara dalam memberikan penjelasan. Bagaimana pembahasan bisa tuntas kalau internal tim sendiri tidak kompak,” tegas Alfian, Selasa 25 November 2025.
Ia mengakui, waktu pembahasan hanya tersisa dua hari lagi, sehingga dirinya khawatir Pemkot Bima tidak mampu menuntaskan pembahasan APBD 2026 sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
“Yang namanya tim harus kompak dan kuat. Harus satu bahasa dalam menjawab kebutuhan publik. Bagaimana bisa bersinergi dengan legislatif kalau di internal TAPD saja berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Alfian menilai kondisi tersebut berpotensi memperlebar jurang hubungan eksekutif dan legislatif dalam pengambilan kebijakan strategis daerah.
Karena itu, ia mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima segera mengevaluasi TAPD, terutama Kabid Anggaran BPKAD sebagai pejabat yang dianggapnya menjadi sumber persoalan.
“Jangan sampai karena satu orang, kepentingan rakyat Kota Bima dikorbankan. Kami minta Wali Kota dan Wakil Wali Kota segera mengambil langkah tegas,” pintanya.
*Kahaba-04
