Kota Bima, Kahaba.- Upaya memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD Kota Bima dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melakukan studi komparatif ke Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Rabu 11 Maret 2026.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, didampingi Wakil Ketua DPRD Alfian Indrawirawan dan Wakil Ketua DPRD M Ryan Kusuma Permadi, bersama jajaran ketua dan anggota Bapemperda.
Rombongan DPRD Kota Bima diterima langsung oleh jajaran Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, di antaranya Kepala Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Pelayanan serta Kepala Bidang P4D (Pengembangan, Penilaian Kinerja, Penghargaan dan Disiplin).
Turut mendampingi kegiatan tersebut, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima serta Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif, kedua pihak membahas berbagai strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Beberapa topik yang dibahas antara lain sistem penagihan pajak daerah, peningkatan kesadaran wajib pajak, hingga inovasi pelayanan publik yang dapat mendukung peningkatan penerimaan daerah.
Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih menegaskan, optimalisasi PAD merupakan faktor penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan.
“Melalui kegiatan ini kami ingin melihat secara langsung strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Berbagai pengalaman dan praktik baik ini tentu dapat menjadi referensi bagi kami dalam memperkuat kebijakan daerah di Kota Bima,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, DPRD memiliki peran strategis dalam mendorong lahirnya regulasi daerah yang mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerah, sekaligus memastikan pengelolaannya berjalan secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada potensi yang dimiliki daerah, tetapi juga pada efektivitas regulasi, sistem pengelolaan, serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Harapan kami, melalui studi komparatif ini akan lahir berbagai gagasan baru yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan maupun regulasi daerah terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah,” tambahnya.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD Kota Bima berharap pengelolaan potensi pendapatan daerah dapat semakin optimal sehingga mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus mendukung berbagai program pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
*Kahaba-01
