Kota Bima, Kahaba.- Ultimatum Wali Kota Bima terhadap jajarannya terkait maraknya parkir liar dan ternak liar mendapat sorotan dari DPRD Kota Bima. Anggota DPRD Komisi III, Amir Syarifuddin menilai persoalan tersebut mencerminkan lemahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Amir, hingga saat ini pola kerja OPD dinilai tidak jelas, dan terkesan tanpa sistem yang terarah.
“Sulit dipahami pola kerja OPD. Seperti tidak ada sistem, tidak ada budaya kerja, bahkan tidak ada budaya malu,” tegasnya, Selasa 14 April 2025.
Menurut pria yang juga Ketua PKS Kota Bima itu, persoalan parkir liar dan ternak liar bukan hal baru. Masalah ini terus berulang setiap periode kepemimpinan, namun tidak pernah benar-benar dituntaskan.
“Ini masalah mendasar yang selalu dibahas, dirapatkan, bahkan dikeluhkan masyarakat, baik di media sosial maupun secara langsung. Tapi sampai sekarang belum ada solusi konkret,” ujarnya.
Amir juga menyoroti besarnya anggaran daerah yang terserap untuk belanja pegawai, namun tidak berbanding lurus dengan kinerja di lapangan.
“Hampir 60 persen APBD habis untuk belanja pegawai. Ironisnya, untuk urusan seperti ini saja harus Wali Kota turun langsung memberi ultimatum,” katanya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesalahan dalam orientasi kerja aparatur.
Untuk itu, Amir meminta Wali Kota Bima melakukan evaluasi total terhadap kinerja jajarannya. Dirinya juga mendorong penerapan sistem penghargaan dan sanksi secara tegas.
“Berikan reward bagi yang berprestasi, dan copot yang tidak menunjukkan progres,” tegasnya.
Amir menambahkan, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, pemerintah seharusnya lebih fokus pada upaya meringankan beban warga, bukan disibukkan oleh persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan sejak lama.
*Kahaba-01
