Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin menyoroti kondisi ekonomi Kota Bima yang dinilai mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan, berdasarkan data survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025.
Menurut Amir, menurunnya angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah, untuk mengevaluasi arah kebijakan dan fokus pembangunan.
“Angka pertumbuhan ekonomi turun dari 4,04 persen pada 2024 menjadi 3,22 persen di tahun 2025. Sementara inflasi naik dari 2,33 menjadi 2,94 persen. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya, Rabu 13 Mei 2026.
Selain itu, ia juga menyoroti meningkatnya angka kesenjangan ekonomi yang tercermin dari kenaikan rasio dari 0,380 menjadi 0,385. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga meningkat dari 3,27 persen menjadi 4,26 persen, atau sekitar 3.703 warga dari total 82.850 angkatan kerja belum memiliki pekerjaan.
Meski demikian, Amir mengapresiasi adanya penurunan angka kemiskinan dari 8,12 persen menjadi 7,33 persen.
Wakil rakyat 2 periode itu menilai, kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan, mengingat belanja APBD Kota Bima tahun 2025 mencapai sekitar Rp1 triliun, sementara sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat masih sangat bergantung pada perputaran anggaran pemerintah daerah.
Amir juga mengingatkan, kondisi fiskal Kota Bima pada tahun 2026 diperkirakan semakin berat, karena APBD disebut mengalami terkuras hingga sekitar Rp300 miliar.
“Kita melihat pedagang mulai menjerit karena daya beli masyarakat menurun, harga kebutuhan pokok naik, angka PHK bertambah dan anak-anak muda usia produktif bingung mencari pekerjaan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah harus lebih selektif menentukan prioritas pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah dan rendahnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dirinya juga meminta pemerintah menghentikan program-program yang tidak berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mulai melibatkan akademisi, ekonom serta para ahli dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
“Ekonomi masyarakat adalah hal yang paling fundamental. Jika salah menentukan prioritas pembangunan, dampaknya bisa sangat luas,” tegasnya.
Amir menambahkan, catatan tersebut menjadi bagian serius dari evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
*Kahaba-01
