Kota Bima, Kahaba.- Anggota Komisi V DPR RI H Mori Hanafi melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bima, Jumat 31 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi tindak lanjut pembahasan pengembangan Pelabuhan Bima yang dinilai mendesak, untuk meningkatkan pelayanan logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, Anggota DPRD Provinsi NTB Abdul Rauf, perwakilan Pemerintah Kota Bima, serta sejumlah instansi terkait.
Kepala KSOP Kelas IV Bima M Junaidi memaparkan berbagai persoalan yang dihadapi Pelabuhan Bima, mulai dari keterbatasan kapasitas dermaga hingga pendangkalan alur pelayaran yang berdampak pada menurunnya kunjungan kapal.
Ia menjelaskan, rencana pemindahan pelabuhan ke kawasan Songgela sebenarnya telah diusulkan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp1 triliun. Namun hingga kini usulan tersebut belum mendapat tindak lanjut karena belum dilakukan survei dari pemerintah pusat.
“Karena keterbatasan fiskal, usulan pemindahan pelabuhan belum bisa direalisasikan. Saat ini yang paling memungkinkan adalah pengembangan fasilitas Pelabuhan Bima yang sudah ada,” ujarnya.
Menurut Junaidi, kondisi dermaga saat ini hanya mampu disandari dua kapal. Meski sebelumnya telah dilakukan pengerukan, kedalaman alur pelabuhan masih sekitar 7 meter dan terus mengalami sedimentasi akibat aliran sungai di sisi kiri dan kanan pelabuhan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, KSOP mengusulkan pembangunan tambahan dermaga dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp400 miliar.
“Kami juga membutuhkan dukungan Pemerintah Kota Bima, terutama rekomendasi terhadap kebutuhan pembangunan dermaga ini. Keterbatasan fasilitas membuat kapal harus mengantre hingga satu bulan untuk bersandar, sehingga berdampak pada kelangkaan barang dan meningkatnya biaya operasional pelayaran,” jelasnya.
Ia berharap dukungan politik dari Komisi V DPR RI dapat mempercepat realisasi pembangunan fasilitas pelabuhan, mengingat Pelabuhan Bima memiliki peran penting dalam melayani distribusi berbagai komoditas unggulan dari wilayah Bima dan sekitarnya.
Menanggapi hal tersebut, H Mori Hanafi menegaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Bima menjadi salah satu perhatian yang telah beberapa kali disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perhubungan.
Menurutnya, pemindahan pelabuhan ke Songgela tetap menjadi solusi jangka panjang, karena kawasan tersebut tidak memiliki aliran sungai yang berpotensi menimbulkan sedimentasi.
“Untuk jangka panjang memang Songgela menjadi pilihan yang ideal. Namun melihat kondisi fiskal saat ini, langkah yang paling realistis adalah mengembangkan Pelabuhan Bima yang sudah ada, apalagi dokumen Detail Engineering Design (DED)-nya telah tersedia,” katanya.
Mori juga menyatakan komitmennya untuk mengawal usulan tersebut di tingkat pusat. Ia optimis pengembangan Pelabuhan Bima dapat segera direalisasikan melalui sinergi antara pemerintah daerah, KSOP, dan pemerintah pusat.
“Inshaa Allah saya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Semoga kita bisa saling bahu-membahu untuk mewujudkan pembangunan fasilitas Pelabuhan Bima demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
*Kahaba-01
