Kota Bima, Kahaba.- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima H Muhammad Fakhrunraji menjadi panelis dalam Rapat Pengumpulan Data Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penanganan Banjir di Daerah, yang digelar Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda).
Kegiatan yang berlangsung di Griya Persada Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 29 September hingga 1 Oktober 2026 tersebut turut dihadiri Perencana Ahli Muda Pengampu Bidang Infrastruktur Bappeda Kota Bima, Bambang Setiawan.
Rapat tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapan data pemerintah daerah, sebagai fondasi penanganan risiko banjir perkotaan melalui pengembangan Knowledge Management Platform (KMP) dalam kerangka National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).
Pada kegiatan itu, Sekda Kota Bima memaparkan arah kebijakan dan langkah sinkronisasi data penanganan banjir di Kota Bima melalui program NUFReP. Paparan tersebut menjadi bagian dari pertukaran pengalaman dan praktik penanganan banjir, terutama terkait integrasi kebijakan, data, infrastruktur dan koordinasi lintas perangkat daerah.
Menurut Sekda, penanganan banjir membutuhkan pendekatan terpadu dan berbasis data. NUFReP menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat sistem pengendalian banjir Kota Bima, baik melalui pembangunan dan penataan infrastruktur maupun langkah nonstruktural berupa pengelolaan data, penguatan koordinasi kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Ia menjelaskan, penguatan dan sinkronisasi data penting dilakukan karena informasi terkait banjir selama ini tersebar pada berbagai perangkat daerah dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Data kebencanaan, hidrologi, infrastruktur, tata ruang, lingkungan hingga kondisi sosial masyarakat perlu dikelola dalam satu sistem yang saling terhubung.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Suprayitno, mengatakan fragmentasi data masih menjadi salah satu tantangan dalam penanganan banjir di daerah.
“Selama ini, tantangan utama kita dalam penanganan banjir di daerah adalah masalah data yang masih terfragmentasi dan sektoral,” ujarnya.
Melalui pengembangan KMP NUFReP, Kemendagri mendorong tersedianya data yang terstandar, berkualitas dan dapat dimanfaatkan lintas sektor. Platform tersebut tidak hanya menjadi tempat penyimpanan data, tetapi juga diarahkan sebagai ekosistem kolaborasi digital antara pemerintah pusat dan daerah.
Pada tahap awal, KMP NUFReP melibatkan enam kota sebagai pilot project, yakni Medan, Banjarmasin, Semarang, Kota Bima, Gorontalo dan Manado.
Rapat selama 3 hari tersebut menghasilkan sejumlah agenda, antara lain penyusunan Data Dictionary atau kamus data terstandar, SOP pengumpulan data lintas perangkat daerah, pemetaan kebutuhan dan kendala teknis pengelolaan data, serta penyusunan Action Plan 30 Hari.
6 kota pilot juga diarahkan menetapkan person in charge (PIC) data dan mulai mengunggah basis data awal ke repositori sistem sebagai bagian dari kesiapan pengembangan KMP.
Bagi Kota Bima, proses tersebut menjadi momentum memperkuat sinkronisasi berbagai data penanganan banjir, mulai dari data kejadian banjir, kondisi drainase, infrastruktur pengendalian banjir, tata ruang, kondisi lingkungan hingga data sosial masyarakat.
Pengembangan KMP juga diarahkan mengintegrasikan data hidrologi, meteorologi, infrastruktur dan data operasional BPBD dengan sistem yang telah tersedia, termasuk sinkronisasi dengan InaRISK. Integrasi ini diharapkan dapat mendukung penguatan Early Warning System (EWS) dan mempercepat respons pemerintah ketika terjadi bencana banjir.
Pemanfaatan data secara terintegrasi juga diharapkan mendukung perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah berbasis bukti atau evidence-based policy. Dengan demikian, kebijakan penanganan banjir dapat disusun berdasarkan analisis data dan kondisi wilayah, bukan hanya respons setelah bencana terjadi.
Tahapan berikutnya akan dilanjutkan di Banjarmasin pada November 2026 melalui System Architecture & Interoperability Phase, yang mencakup pemetaan proses bisnis, penetapan standar layanan serta pengembangan integrasi melalui jalur API Gateway.
Dalam tahap selanjutnya, KMP ditargetkan dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, sehingga data penanganan banjir menjadi bagian dari ekosistem data pemerintahan yang lebih terpadu.
Keterlibatan Kota Bima dalam pilot project KMP NUFReP diharapkan memperkuat tata kelola penanganan banjir yang terintegrasi, berbasis data dan berkelanjutan. Sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pengendalian banjir secara lebih terukur.
*Kahaba-01
