Kota Bima, Kahaba.- Bappeda Kota Bima membahas 9 strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengejar target 8 persen di tahun 2029. Pembahasan dalam rapat koordinasi di Aula Bappeda Kota Bima, Senin 2 November 2026, dibuka Kepala Bappeda Syarif Rustaman, didampingi Sekretaris Bappeda Ririn Kurniawati.
Kegiatan itu dihadiri perwakilan 17 perangkat daerah serta tiga pemangku kepentingan vertikal, yakni PLN, BPN Kota Bima, dan Bank NTB Syariah.
Dalam arahannya, Syarif menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, untuk merumuskan langkah konkret mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Perencanaan yang terarah, percepatan pelaksanaan program, dan koordinasi yang kuat diperlukan agar kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Mengacu pada materi strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, terdapat 9 langkah yang menjadi perhatian bersama. Di antaranya percepatan realisasi APBD dan investasi PMA maupun PMDN, percepatan proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, serta pencegahan ekspor dan impor ilegal.
Strategi lainnya meliputi perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur, serta kemudahan perizinan berusaha.
“Percepatan belanja daerah dan investasi dapat mendorong aktivitas ekonomi. Sementara pembangunan infrastruktur, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan kemudahan perizinan diharapkan menciptakan iklim usaha yang kondusif,” jelasnya.
Menurut Syarif, penguatan sektor unggulan dan produktivitas potensi lokal juga menjadi perhatian untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Selain itu, perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan, kewirausahaan, dan kemitraan dunia usaha diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Keterlibatan 17 perangkat daerah bersama PLN, BPN, dan Bank NTB Syariah diharapkan memperkuat dukungan sesuai kewenangan masing-masing, mulai dari infrastruktur dan kelistrikan, layanan pertanahan, hingga akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
“Sebagai tindak lanjut, setiap perangkat daerah dapat menyelaraskan program prioritas dan mengidentifikasi potensi, kendala, serta peluang kolaborasi lintas sektor. Pelaksanaan program juga perlu dipantau secara berkala dengan indikator keberhasilan yang terukur,” tutur Syarif.
Melalui koordinasi tersebut tambahnya, Bappeda mendorong agar strategi percepatan pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada perencanaan, tetapi diterjemahkan menjadi langkah kerja yang konkret dan berorientasi pada hasil.
“Upaya ini diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi Kota Bima, meningkatkan investasi dan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif menuju target 8 persen pada 2029,” tambahnya.
*Kahaba-01
