Kabupaten Bima, Kahaba.- Kendati UU Pilkada belum diputuskan, namun banyak sorotan tentang dampak jika Pilkada nanti dipilih oleh anggota dewan. Diantaranya, Pilkada tak langsung justru merubah lembaga legislatif menjadi kumpulan ‘Raja-Raja Kecil’.
Anggota DPRD Kabupaten Bima, yang juga calon Bupati Bima, Drs. HM. Nadjib, MSi berpandangan, demokrasi sudah berjalan dengan baik, meski terdapat kekurangan, namun menjadi tugas generasi Indonesia mendorong dan benahi agar semakin baik.
“Pilkada lewat DPRD itu bukan solusi untuk memperbaiki demokrasi, tetapi merupakan langkah mundur bangsa Indonesia,” ujarnya.
Menurut dia, Pilkada langsung sudah berjalan lama di Bima, bahkan tingkat partisipasi masyarakat sudah baik. Kekurangan yang ada, semestinya harus diperbaiki agar demokrasi yang sudah ada semakin berkualitas.
Sementara Pilkada tidak langsung, lanjutnya, justru menguntungkan elit politik saja. Anggota DPRD akan menjadi ‘Raja-Raja Kecil’ yang acapkali memanfaatkan kekuatan politik mereka untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok.
“Dampaknya, rakyat yang telah memberi mereka amanah tidak akan diperhatikan lagi. Lembaga Legislatif juga pasti akan sibuk mengurus Eksekutif. Kritik sedikit, ujungnya dapat proyek,” tegas pria yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bima ini.
Nadjib berharap, wakil rakyat dari Partai Hanura di Senayan bisa terus menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pilkada bersama partai koalisi lainnya. Hal itu demi menjamin hak konstitusi masyarakat Bima pada Pilkada Tahun 2015 mendatang.
“Intinya, secara pribadi dan Pimpinan Partai Hanura di daerah saya menolak Pilkada tidak langsung. Masyarakat Bima pun saya yakin semuanya mendukung pemilihan oleh rakyat,” tambah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima itu.
*Erde
