Kota Bima, Kahaba.- Kendati sudah membubuhi tanda tangan rekomendasi PGRI soal pemotongan gaji guru SDN di UPT, Kepala Dinas Dikbud Kota Bima H. Alwi Yasin mengaku menyesal. Dirinya pun tidak ingin mengulangi dan berharap pemotongan gaji tersebut tidak kembali terjadi.
Alwi juga merasa, pemotongan gaji guru melalui rekomendasi dari PGRI itu, terkesan dimanfaatkan oleh organisasi guru tertua tersebut. Namun disatu sisi, tidak bisa dipungkiri Dinas Dikbud sebagai leading sektor dunia pendidikan, juga turut memayungi anggota PGRI yang berada dalam naungan pemerintah.
“Ini menjadi dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, antara PGRI dengan guru yang berada dibawah naungan dinas Dikbud,” jelasnya, Rabu (5/7).
Soal tandatangan itu sambung Alwi, ia menegaskan jika telah ada klarifikasi dari PGRI bahwa pungutan itu telah disepakati oleh seluruh anggota PGRI. Tapi ternyata, hanya kepala sekolah dan bendahara sekolah yang mengetahuinya.
“Untuk melegalkan penarikan uang itu memang harus ada tandatangan saya. Tapi ternyata tidak seperti yang dilaporkan. Rupanya banyak guru yang menolak,” ungkapnya.
Ia juga meminta kepada guru-guru yang keberatan dengan kebijakan organisasi, tidak langsung membawa persoalan ke pihak lain. Harusnya, mengelarifikasi organisasi untuk mendapatkan jawaban.
“Kalau memang AD/ART organisasi harus ada penarikan uang dan sebagainya, silahkan diikuti. Kalau tidak, silahkan keluar dari organisasinya,” tegas Alwi.
*Kahaba-04
