Kabupaten Bima, Kahaba.- Kegiatan program penguatan kapasitas perangkat desa dalam implementasi UU desa Pro Poor dan Inklusif melalui Sistem Informasi Desa Terintegrasi digelar Selasa (11/7) pagi, bertempat di Aula SMK Negeri 3 Kota Bima. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri.
Dalam kegiatan ini hadiri Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK RI, Yohan, Kepala Bidang Pengelolaan SumberDaya Kedeputian VII Kemenko PMK RI, Melkianus Kebos, Lecture FISIP, Departemen Sosiologi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta dari Freiderich-Ebert-Stiftung ( FES Indonesia Jakarta)) Mian Manurung yang juga sebagai narasumber.
Selain itu hadir pula para pejabat birokrasi Kabupaten Bima, seperti Asisten, Kepala OPD, Bappeda Kabupaten Bima, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pendamping Desa, LSM, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Kemasyarakatan, Camat, Kepala Desa se-Kabupaten Bima serta para pendamping desa.
Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri dalam arahannya memaparkan, kegiatan penguatan aparatur desa menekankan pada aspek afektif dan kongitif sehingga para aparatur desa dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang asas dan prinsip Undang-Undang Desa. Terutama asas rekongnisi dan subsidiaritas, kewenangan desa, proses perencanaan dan penganggaran desa serta identifikasi dan potensi pengembangan media informasi yang ada di desa.
Untuk itu jelas Bupati, dalam rangka mencapai program penguatan kapasitas aparatur desa ini dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas SDM pelayanan. Mengingat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelayanan memiliki peran strategis sebagai pendorong (key leverage) dari reformasi birokrasi, sehingga arah kebijakan pembangunan di bidang aparatur adalahmeningkatkan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur.
“Peningkatan kualitas SDM aparatur diarahkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera. Hal tersebut mengindikasikan sangat pentingnya profesionalitas aparatur dalam rangka meningkatkan dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah desa” papar Bupati.
Dinda berharap semoga dengan adanya program tersebut keberadaan penguatan aparatur desa memegang peranan yang sangat penting untuk melaksanakan tugasnya di desa. Sebagai salah satu faktor yang mempunyai nilai tersendiri untuk mewujudkan kemajuan desa sehingga melalui para aparatur desa dapat melaksanakan tugasnya dalam rangka membangun desannya sekaligus mendukung kelancaran tugas maupun program yang dilaksanakan oleh kepala daerah di desanya masing-masing.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima H Muzakkir dalam laporannya menjelaskan, program ini merupakan kerjasamaKemenko-PMK dengan Freiderich-Ebert-Stiftung (FES Indonesia Jakarta). Pada tahun 2016 program tersebut telah dilaksanakan di tiga Kabupaten yakni Cianjur Jawa Barat, Bima -NTB dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dan masing-masing Kabupaten mencakup empat hingga pendamping.
Adapun kegiatan utama dalam program ini yakni Workshop Penguatan Aparatur Desa yang menekankan pada aspek afektif dan kognitifdengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang aza dan prinsip UU desa. Sedangkan dalam On Job Training dimulai dengan musyawarah desa tentang pentingnya media informasi di desa dilanjutkan dengan melakukan praktik penggunaan instrument sisten informasi desa dan kawasan pedesaan.
“Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu adanya indentifikasi perubahan yang dialami oleh desa. Baik secara individu kepala desa / perangkat desa maupun kelembagaan di desa serta identifikasi manfaat keberadan sistem informasi di desa,” harapnya.
*Kahaba-03 /Hum
