Kabupaten Bima, Kahaba.- Beberapa pengungkapan kasus Narkoba yang terungkap belakangan ini menuai keprihatinan tersendiri bagi jajaran legislatif Kabupaten Bima. Barang haram yang merambah segala laporan masyarakat membuat pemerintah harus bekerja cepat. Bahkan Anggota DPRD Kabupaten Bima, Drs. H. Mustahid H. Kako, MM mengusulkan agar seluruh pegawai yang mengabdi di lingkup Pemkab Bima dites urine.
Empat oknum Pegawai lingkup Pemkab Bima yang digerebek Unit Buru Sergab (Buser) Polres Bima Kota saat menggelar pesta sabu oleh di Eks Kantor Bupati Bima Sabtu lalu, tak ayal menjadi tamparan tersendiri bagi institusi pemerintah. Para wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif DPRD Kabupaten Bima pun dibuat berang. Karenanya legislative mendesak Bupati gar melakukan test urine bagi seluruh pejabat dan pegawai yang mengabdi di Lingkup Pemkab.
Seperti yang diutarakan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Bima, Drs.H.Mustahid H .Kako,MM pada wartawan ahad kemarin, menjelaskan, test urine itu dilakukan maksud agar diketahui seberapa banyak persentase pegawai dan pejabat yang menggunakan narkoba di Lingkup Pemkab Bima saat ini.
Rujukannya, dengan ditangkapnya empat oknum pegawai tersebut, berarti tidak tutup kemungkinan banyak oknum pegawai pemkab yang mengkosumsi narkoba.”Saya minta kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan pejabat tinggi lainnya di Lingkup Pemkab, agar melakukan tes urine pegawai dan pejabatnya. Saya menduga banyak pegawai dan pejabat pemkab sekarang yang menggunakan narkoba,”duganya.
Untuk mencapai harapan test urine tersebut, kata duta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, sangat bergantung inisiatif Bupati, Wakil Bupati dan para pejabatnya kebawah. Artinya, bila tidak ingin dicap oleh public bahwa banyak oknum pegawai pemkab yang mengkosumsi narkoba, maka bersihkan nama pemerintah melalui test urine tersebut.
”Masa satu kali tangkap oleh polisi, empat orang pegawai pemkab semuanya, jangan-jangan ada jaringan tertentu penyaluran narkoba di pemkab Bima,”duganya serius.
Harapan H.Mustahid juga disepakati oleh Ahmad M.Saleh anggota DPRD Kabupaten Bima duta Dapil IV. Wakil rakyat utusan PDI-P ini menegaskan, tertangkapnya empat oknum pegawai pemkab yang diduga tengah berpesta narkoba oleh aparat Kepolisian tersebut telah mencoreng nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Karena itu, agar nama baik pemerintah tetap terjaga, maka perlu kiranya test urine bagi seluruh pegawai dan pejabat pemkab.”Tidak seberapa banyak anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan test urine tersebut,”imbuhnya.
Bahkan Ahmad juga menduga, tidak hanya empat orang itu yang menggunakan narkoba di Pemkab Bima, tapi juga ada beberapa oknum pegawai dan pejabat lainnya. Untuk menghentikan prilaku amoral dengan mengkosumsi narkoba tersebut, harus berawal dari niat baik Kepala Daerah dulu, baru staf kebawahnya.
”Dugaan saya bahwa narkoba telah merajelala di Kota Bima, termasuk di sekolah dan lingkup pemkab Bima. Buktinya, di SMAN 2 Lambu kemarin ditangkap tangan oleh polisi siswa yang tengah menggunakan narkoba, itu membuktikan narkoba di Dana Mbojo ini telah merajalela dimana-mana,”duganya serius.
Di tempat terpisah, Ketua Pemuda Muhammadyah Kabupaten Bima, Abdullah, SH menyatakan sepakat untuk test urine bagi pegawai dan pejabat pemkab. Sebab, bila ada oknum pengabdi Negara yang menggunakan narkoba saat mengabdi, maka moral aparatur pemerintah seperti itu tidak bisa dibiarkan, dan Bupati harus bersikap tegas terhadap oknum pejabat dan pegawai yang terlibat dalam pesta Narkoba.
”Saya juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk menangkap semua pengguna dan pengedar narkoba di Kota dan Kabupaten Bima, tidak terkecuali,”pungkasnya.
[AR*/BQ]
