Kota Bima, Kahaba.- Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kekeringan, hingga kebutuhan air bersih di 19 kelurahan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bima.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wali Kota Bima, H A Rahman H Abidin didampingi Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, di Aula Kantor Pemkot Bima, Senin 2 November 2026.
Rakor yang dihadiri Sekda, para staf ahli, asisten, kepala OPD, camat, dan seluruh lurah itu salah satunya membahas imbauan penetapan status tanggap darurat bencana Karhutla, kekeringan, serta pemenuhan kebutuhan air bersih.
Dalam pembahasan tersebut, wali kota menyoroti dampak musim kemarau yang berpotensi memperluas kebakaran lahan, sekaligus membatasi akses masyarakat terhadap air bersih.
“Penetapan status tanggap darurat menjadi salah satu opsi yang perlu dicermati untuk memperkuat koordinasi, mobilisasi sumber daya, dan mempercepat penanganan di lapangan,” katanya.
Wali Kota Bima meminta seluruh perangkat daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan dan mengambil peran sesuai tugas masing-masing. Camat dan lurah juga diminta aktif memantau kondisi wilayah, mendata kebutuhan warga terdampak, serta menyampaikan informasi secara cepat dan akurat.
“Pendataan faktual menjadi perhatian penting agar penyaluran bantuan, terutama kebutuhan air bersih, dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Selain persoalan bencana dan krisis air bersih, rakor tersebut juga membahas penertiban administrasi di seluruh OPD. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat disiplin dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.
Melalui koordinasi tersebut, Rahman mendorong seluruh jajaran bergerak lebih cepat dan memperkuat sinergi dalam menghadapi ancaman Karhutla dan kekeringan, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
*Kahaba-01
