Kabar Bima

Lagi, Banyak PNS Terlibat Pendaftaran QURMA

396
×

Lagi, Banyak PNS Terlibat Pendaftaran QURMA

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Imbauan Sekretaris Daerah dalam apel senin pagi di halaman kantor Pemkot sepertinya kurang bertaji. Buktinya saat pendaftaran pasangan H. M. Qurais H. Abidin, dan H. A. Rahman H. Abidin, SE (QURMA) terpantau tidak sedikit oknum PNS yang hadir, bahkan ikut menggunakan atribut dukungan politik.

Pemilihan Walikota Bima - NTB 2013
Pemilihan Walikota Bima – NTB 2013

Pantauan Kahaba, Terlihat sejumlah Kepala Sekolah, PNS di sekretariat kantor Pemkot  Bima, seperti Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Bima, dan juga bagian lain dari sejumlah SKPD ikut berkonvoi dan menghadiri pendaftaran. Untuk menyamarkan kehadiran, sebagian dari mereka mencoba menyembunyikan identitas diri dengan mengenakan topi, kacamata berbagai ukuran. Bahkan ada yang menutup wajah dengan penutup wajah, namun di sela-selanya tertanda jelas jika yang bersangkutan mengabdikan sebagai PNS di Pemerintah Kota Bima.

Tidak sedikit diantara mereka menggunakan kostum seragam pendukung bakal calon, baju kotak berwarna biru seperti yang dikenakan oleh pasangan yang mendaftar pada Senin (11/2/2013) pagi itu. Para PNS tersebut juga ikut dalam histeria massal yang meneriakan nama pasangan incumbent itu.

Sekretaris Daerah Kota Bima, Ir. Muhammad Rum yang dikonfirmasi mengenai temuan tersebut mengatakan, pihaknya belum menerima laporan keterlibatan sejumlah PNS yang ikut dan terlibat pada saat pendaftaran pasangan Qurma. “Kami tunggu laporan, tentu akan kami tindaklanjuti dan jika terbukti akan diberikan sanksi,” janjinya.

Sebelumnya ketika bertindak sebagai pembina upacara hari itu, Rum dalam pidatonya menyampaikan penekanan penting tentang etika bersikap dan bertindak pada ratusan PNS di lingkup Pemkot Bima, khususnya dalam menghadapi momen Pemilukada 2013 mendatang. Rum menegaskan, agar para abdi negara ini menjalankan pekerjaannya sesuai tupoksi, memahami aturan yang mengikat dan jangan sekali-kali terlibat dalam politik praktis.

Kembali ia menegaskan larangan PNS berpolitik praktis, terlepas dari siapa pun calon yang mereka dukung. “Tidak ada pandang bulu, mau itu incumbent ataupun pasangan lainnya, tetap akan kami berikan sanksi jika terbukti,” tambahnya. [BK]