Kota Bima, Kahaba.- Guna membahas potensi kerjasama maritim dan pengelolaan potensi maritim, Pj Wali Kota Bima HM Rum bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Wahyu Sakti Trenggono, Selasa 14 November 2023.
Pada pertemuan yang juga berlangsung di komplek Gedung DPR RI Senayan Jakarta, keduanya membahas inisiatif kolaboratif untuk meningkatkan sektor perikanan dan kelautan di Kota Bima.
Langkah-langkah strategis dibahas untuk memperkuat ekonomi lokal dan mendorong pembangunan berkelanjutan di sektor tersebut, dengan tujuan tercipta kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan di Kota Bima.
Dari pertemuan singkat itu, HM Rum didampingi anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PAN HM Syafrudin, yang juga wakil rakyat dari Dapil NTB I.
Menteri KKP memberikan arahan kepada Pj Wali Kota Bima HM. Rum, untuk mengembangkan potensi maritim wilayah Kota Bima dengan fokus pada tiga aspek utama. Pertama, peningkatan pengelolaan sumber daya perikanan melalui program penangkapan ikan yang berkelanjutan dan pengawasan yang lebih ketat.
Kedua, pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan mereka melalui program pelatihan dan dukungan ekonomi. Ketiga, promosi pariwisata maritim untuk menarik investasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat potensi ekonomi lokal.
HM Rum pun menyambut baik arahan Menteri KKP RI terkait kolaborasi pengelolaan potensi maritim Kota Bima. Dirinya menyatakan komitmen untuk aktif berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir, dan menggali potensi pariwisata maritim.
Rum yang juga secara definitif masih menjabat Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB ini, dengan lugas menjelaskan kepada Menteri KKP RI bahwa Kota Bima memiliki potensi maritim yang meliputi beragam aspek. Pertama, kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah, mencakup ikan laut, moluska, dan biota laut lainnya.
Kedua, letak geografis strategis sebagai pelabuhan alam yang mendukung aktivitas perdagangan dan transportasi laut yang merupakan penyangga Indonesia bagian barat dan bagian timur dalam hal ini NTT terutama Labuan Bajo dan kepulauan Sumba.
Ketiga, potensi pariwisata maritim dengan pantai yang indah, kehidupan bawah laut yang menarik, dan kegiatan rekreasi alam yang potensial. Keempat, peluang pengembangan industri kelautan, termasuk pembangunan dermaga dan fasilitas pendukung lainnya. Semua potensi ini menjadi basis untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima.
Keterlibatan penuh Pemerintah Kota Bima dalam mewujudkan sinergi yang positif dengan semua pihak termasuk instansi vertikal dan private sektor demi pembangunan berkelanjutan di sektor maritim adalah sesuatu yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.
“Hal ini merupakan manifestasi hadirnya pemerintah ditengah masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan nelayan tangkap serta pelaku pariwisata lokal, domestik maupun mancanegara,” pungkas Rum.
*Kahaba-01
