Kota Bima, Kahaba.- Mantan Plt Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima M Farid membantah jika pengadaan baju dan topi Linmas untuk Pemilu 2019 bermasalah. Kendati tidak ada dalam APBD, tapi pergeseran anggaran sudah melalui prosedur. (Baca. Pengadaan Baju dan Topi Linmas di Pol PP, Bermasalah)
“Tidak ada dalam APBD, tapi sudah dilakukan pergeseran dalam DPA. Karena pada saat itu kebutuhan baju dan topi Linmas sangat mendesak untuk pengamanan pemilu,” katanya, kemarin.
Diakui Farid, pergeseran anggaran tersebut oleh Tim TAPD, didahului dengan permohonan kepada Sekda selaku Ketua TAPD dan disetujui sesuai prosedur.
Demikian juga dilakukan pergeseran angggaran untuk pengadaan kaos Pol PP dan pakaian PDU Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan pejabat eselon 2 dan 3 yang sesuai kondisi
“Sebelum HUT Pol PP upacara hanya mengunakan PDL, dengan tidak dimanfaatkan pengadaan baju, maka dilakukanlah pergeseran anggaran tersebut,” ungkapnya.
Sementara untuk kaos Pol PP yang digeser tersebut sambungnya, juga sesuai petunjuk Walikota dan sekda, dengan catatan, akan didimasukan kembali pada saat APBD Perubahan tahun 2019.
Menjawab soal TU dan GU bulan Maret yang masih tertunda akibat anggaran Linmas tersebut, Farid mengaku sebenarnya tidak ada masalah. Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima yang sekarang tinggal melanjutkan saja.
“Tidak ada masalah, tinggal dilanjutkan saja. Kan pergeseran anggaran itu sudah disetujui oleh TAPD. Pergeseran anggaran juga tidak hanya di Pol PP, tapi hampir semua OPD,” tandasnya.
*Kahaba-01
