Kota Bima, Kahaba.- KPU Kabupaten Bima melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka Penguatan Tata Kerja Badan Adhoc PPK Pemilu Serentak Tahun 2024, di Homestay Mutmainnah, Minggu pagi 23 Juli 2023. Kegiatan dimaksud diikuti seluruh PPK.
Ketua KPU Kabupaten Bima Imran saat sambutan mengatakan, kegiatan ini merupakan Bimtek yang ketiga yang dihadiri secara lengkap oleh Ketua dan Anggota PPK. Sebelumnya, Bimtek pertama adalah merupakan rangkaian dari pelantikan yang selanjutnya diikuti oleh orientasi tugas. Kemudian yang kedua Bimtek data pemilih dan saat ini adalah Bimtek oleh SDM dan Parmas.
“Jika boleh saya mengistilahkan, Bimtek ini adalah meluruskan dan rapatkan syaf atau barisan,” katanya.
Ia menjelaskan, meluruskan dan rapatkan syaf itu perintah dalam Sholat. Maka jika ingin melihat kebersamaan orang muslim, maka lihatlah barisan Sholatnya.
Tapi jika masing-masing jamaahnya berdiri di atas sajadah dan ada celah, maka akan dimasuki oleh kekuatan – kekuatan lain.
“Kekuatan lain itu lah yang kemudian membuat kita tidak sehat dan baik-baik saja,” terangnya.
Menurut Imran, tafsir lurus dan rapatkan barisan ini menjadi modal penting dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti. Lurus bermakna bahwa harus tegak lurus pada ketentuan dan UU yang berlaku.
Sementara merapatkan barisan bermakna dalam rangka menjaga kebersamaan. Komandonya tetap satu, bahwa komando ada pada pimpinan.
Imran menambahkan, kegiatan seperti ini penting dalam rangka penguatan-penguatan kapasitas. Pihaknya berharap, pada akhirnya nanti PPK yang hadir dapat menyimak secara seksama materi dan arahan yang disampaikan oleh Komisioner KPU NTB Agus Hilman melalui zoom meeting.
Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi NTB Agus Hilman mengaku,
ini momen luar biasa, karena Bimtek
penting sekali ini dilaksanakan untuk mengingatkan fungsi dan tugas PPK.
Pada kesempatan itu Agus juga mengingatkan bahwa tidak lama lagi masa transisi penyelenggara Pemilu. Saat itu, PPK sering kali relasi dan koordinasi dengan KPU tidak berjalan dengan baik.
“Pengalaman sebelumnya, PPK susah dikoordinasikan. Untuk itu, jika ada perubahan penyelenggara Pemilu nanti, maka perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang intens,” ingatnya.
Pada masa transisi ini, ia berharap dan menegaskan pada PPK agar menjaga ritme kerja, integritas, menjaga profesionalitas kerja dan loyal secara kelembagaan, bukan personal.
“Karena sejatinya, PPK bertanggungjawab terhadap KPU Kabupaten dan Kota. Maja harus bertanggung jawab secara penuh pada seluruh tahapan pemilu,” tegasnya.
*Kahaba-01
