Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima dipastikan akan mengalami koreksi signifikan terkait Dana Transfer Pusat pada tahun anggaran 2026. Koreksi tersebut terjadi seiring kebijakan efisiensi dan pemangkasan transfer ke daerah yang diberlakukan pemerintah pusat.
Hal ini diungkapkan Wali Kota Bima, H A Rahman H Abidin, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) lengkap lingkup Pemkot Bima, Senin 22 September 2025. Rapat itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, Pj Sekda Hj Mariamah, serta para asisten.
Menurut Wali Kota, dalam Nota Keuangan yang dibacakan Presiden pada Agustus lalu, Dana Transfer Daerah secara nasional awalnya diproyeksikan sebesar Rp900 triliun. Namun angka itu terkoreksi turun drastis menjadi Rp600 triliun lebih. Setelah adanya masukan dari APEKSI melalui DPR RI, dana tersebut naik sedikit menjadi Rp692 triliun.
“Jika merujuk pada koreksi dana transfer pusat, maka APBD Kota Bima tahun 2026 hanya berkisar Rp900 miliar lebih, turun dari APBD tahun 2025 yang mencapai Rp1,2 triliun,” jelasnya.
Ia mengakui, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima hanya berada di kisaran 10 persen dari total belanja daerah. Kondisi itu diperparah dengan beban belanja rutin yang besar, salah satunya untuk pembayaran gaji PPPK dan pegawai paruh waktu yang mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun.
Karena itu, dirinya menekankan perlunya efisiensi belanja daerah dengan menata usulan berdasarkan skala prioritas. Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diminta untuk memacu capaian PAD sekaligus mencari terobosan pembiayaan alternatif.
“Kemandirian daerah harus terus diupayakan. OPD harus kreatif meningkatkan PAD, mengefisiensikan belanja, serta berinovasi mencari sumber anggaran lain agar Kota Bima tetap bisa membiayai program prioritas meski dana transfer pusat berkurang,” tegas Wali Kota.
*Kahaba-01
