Kabupaten Bima, Kahaba.- Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ncandi Kecamatan Madapangga DF diduga menggelapkan anggaran Pilkades sebanyak Rp 39 juta lebih. Terkait dugaan tersebut, salah satu anggota Panitia Pilkades Ncandi melaporkan ke Polres Kabupaten Bima.
“Sudah saya laporkan. Itu dilakukan dengan harapan adanya keterbukaan informasi terkait aliran dana Pilkades,” ujar anggota Panitia Pilkades Ncandi, Saiful Rahman, Jum’at (4/1).
Kata Saiful, dugaan penggelapan anggaran Pilkades menyusul dengan adanya reaksi anggota panitia lain yang mempertanyakan penggunaan aliran dana Pilkades. Karena dana Pilkades diketahui masih tersisa hingga pelaksanaan Pilkades sudah dilakukan.
“Sebagai anggota, kita memberitahukan hal tersebut ke Ketua BPD, agar memfasilitasi pertemuan guna larifikasi,” katanya.
Ia membeberkan, saat menghubungi Ketua BPD untuk memfasilitasi pertemuan dengan semua unsur panitia Pilkades. Saat itu, Ketua BPD memberi sinyal agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan secara kekeluargaan.
“Ketua BPD juga akan menghubungi anggota yang lain agar duduk bersama mencari solusi dari masalah tersebut,” bebernya
Namun, karena anggota panitia lain yang dihubungi tidak menanggapi. Ketua BPD kemudian menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada dirinya.
“Ketua BPD sudah berupaya. Tapi sekarang dia serahkan kepada saya akan bawa masalah tersebut ke mana,” tutur Saiful.
Diakuinya, ia juga pernah mendatangi kediaman Ketua Pilkades dan membawa Rencana Penggunaan Uang (RPU) anggaran Pilkades. Namun saat itu, Ketua Pilkades berkilah dan mengeluarkan kata-kata bernada keras. Bahkan ketua Pilkades siap dibawa ke ranah hukum sekalipun.
“Dia mengatakan kalau saya tidak berhak untuk melakukan klarifikasi bahkan mengatakan kalau saya tidak bekerja sehingga tidak pantas menanyakan anggaran,” ceritanya.
Sementara itu, Ketua BPD Ncandi, Suaeb H. Mahmud membenarkan adanya masalah internal panitia Pilkades setempat yang dilaporkan secara lisan oleh anggota panitia Pilkades atas nama Saiful Rahman. Mendapat laporan itu, pihaknya menghubungi anggota panitia Pilkades yang lain, namun tidak mendapatkan tanggapan dan respon.
“Klarifikasi tidak bisa dilakukan karena tidak ada respon dari anggota panitia yang lain,” ujarnya.
Dirinya juga membenarkan bahwa kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polres Bima oleh salah satu anggota panitia Pilkades. Itu dilakukan untuk mencari tahu kebenaran terkait aliran dana Pilkades.
“Masalah sudah dilaporkan ke polisi adalah urusan mereka, yang penting saya sudah sarankan agar mencari solusi terbaik,” tutup Ketua BPD.
Sementara itu, ketua Pilkades Ncandi DF yang coba dikonfirmasi tidak bisa dihubungi dan masih sedang diupayakan konfirmasi.
*Kahaba-10
