Kabar Kota Bima

FPRB Mbojo Matenggo Rakor dan Konsolidasi Program untuk Hadapi Perubahan Iklim

494
×

FPRB Mbojo Matenggo Rakor dan Konsolidasi Program untuk Hadapi Perubahan Iklim

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Sebagai upaya menghadapi tantangan perubahan iklim dan mengurangi risiko bencana di Kota Bima, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Mbojo Matenggo melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Konsolidasi Program.

FPRB Mbojo Matenggo Rakor dan Konsolidasi Program untuk Hadapi Perubahan Iklim - Kabar Harian Bima
Rakor dan konsolidasi FPRB Mbojo Matenggo Kota Bima. Foto: Bin

Kegiatan yang berlangsung di aula kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima Rabu, 16 Agustus 2023, dihadiri Kepala BPBD Gufran, Sekretaris BPBD Pujawan, Ketua Harian FPRB Mbojo Matenggo Anwar Arman, serta pengurus forum.

FPRB Mbojo Matenggo Rakor dan Konsolidasi Program untuk Hadapi Perubahan Iklim - Kabar Harian Bima

Pada kesempatan tersebut, Ketua Harian FPRB Mbojo Matenggo Kota Bima Anwar Arman menjelaskan, Kota Bima tengah mengalami perubahan iklim yang membawa dampak signifikan.

Saat ini katanya, musim kemarau yang berkepanjangan berdampak pada kekeringan. Meskipun terkadang ada mendung, namun hujan masih belum turun.

“Maka dari itu, pun menjadi tugas forum untuk mengambil bagian dalam mengurangi risiko bencana dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” katanya.

Selain itu, Anwar Arman juga mengungkapkan berbagai program yang akan dilaksanakan, termasuk Jambore Relawan di sekitar Bukit Kelurahan Rontu.

Kegiatan tersebut dijadwalkan akan dihadiri oleh pejabat dari pemerintah pusat dan provinsi yang terkait dengan upaya penanganan bencana.

“Untuk mensukseskan kegiatan jambore ini, kami meminta kerjasama seluruh pihak,” harapnya.

Di tempat yang sama, dalam arahannya Kepala BPBD Kota Bima, Gufran, menyoroti pentingnya penanganan bencana dalam menjaga kehidupan dan sarana-prasarana masyarakat.

Dia menjelaskan bahwa Kota Bima memiliki sejumlah indikator bencana, seperti wilayah pemukiman dikelilingi oleh 60 persen pegunungan, membuat masyarakat harus waspada ketika hujan turun.

“Juga belum adanya pedoman dan sistem penanganan bencana yang memadai, serta adanya ancaman seperti gempa akibat lempeng bumi dan ilegal logging yang masif,” ungkapnya.

Gufran menuturkan, BPBD Kota Bima telah melakukan penanganan bencana dengan koordinasi yang baik bersama perangkat daerah. Tujuan dari penanganan ini adalah untuk meminimalisir kerusakan sarana-prasarana dan mengurangi korban akibat bencana.

“Maka Rakor dan konsolidasi ini diharapkan akan mendukung pelaksanaan program FPRB dalam upaya menjaga kota dari bencana serta menjalankan langkah-langkah pengurangan risiko yang diperlukan,” pungkasnya.

Sementara itu, Pujawan Proklamasiansyah selaku Sekretaris BPBD Kota Bima yang juga Wakil Ketua FPRB Mbojo Matenggo menambahkan, penguatan informasi bencana di Kota Bima melalui penyusunan kebijakan daerah adalah langkah penting untuk mengurangi risiko bencana.

Dengan adanya kebijakan yang fokus pada penguatan informasi, masyarakat dapat lebih siap menghadapi dampak bencana melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang ancaman yang mungkin terjadi.

Selain itu, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang tindakan tanggap darurat sebelum terjadinya bencana dapat membantu mereka merespons dengan lebih efektif dan mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan.

*Kahaba-01