Kabupaten Bima, Kahaba.- Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Nurdin Ahmad meminta kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, Andi Sirajudin tidak kembali membuat gaduh suasana birokrasi dengan kebijakan yang menuai kontroversi.
Hal ini disampaikan Nurdin Ahmad, Selasa (10/10) merespon protes sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Wawo terkait ulah Kepala DPMDes menarik uang untuk pengadaan seragam di luar kewenangannya.
Menurut dia, permasalahan rekrutmen aparat desa sebelumnya sudah cukup menyita perhatian publik dan hingga kini belum selesai. DPMDes waktu itu menjadi OPD yang paling disorot terkait kekisruhan dan protes dari masyarakat.
“Untuk itu, kami minta Kepala DPMDes jangan kembali bikin gaduh. Bekerjalah sesuai aturan dan jangan keluar dari jalur,” kata Politisi PDIP ini di Kantor DPRD Kabupaten Bima.
Nurdin berpendangan, kebijakan pengadaan baju seragam di luar tugas birokrasi oleh Andi Sirajudin terkesan memanfaatkan jabatan dan dinilai melanggar aturan. Apalagi, setiap desa diminta untuk membayar seragam tersebut menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Ini sudah salah dan keluar dari rel. Kami berharap bukan saja kepada Kepala DPMDes tetapi semua pejabat agar jangan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi,” ingatnya.
Penggunaan ADD sambungnya, harus terencana dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Skala prioritas kebutuhan di desa juga harus dilihat. Maka wajar baginya, para Kades melayangkan protes karena ADD akan dipertanggungjawabkan juga kepada masyarakat.
“Intinya kami berpesan kepada para pejabat, manfaatkan jabatan itu dengan baik seperti sering diamanatkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bima,” ujarnya.
*Kahaba-03
