Kota Bima, Kahaba.- Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, Selasa pagi 13 Januari 2025, menemui Wali Kota Bima, Wakil Wali Kota Bima, serta Sekretaris Daerah, guna membahas persoalan pembangunan kolam retensi di wilayah Amahami yang saat ini terkendala masalah status lahan.
Syamsurih saat menghubungi media ini usai pertemuan menjelaskan, Pemerintah Kota Bima bersama DPRD tengah menyiapkan langkah mediasi dengan seluruh pihak terkait.
Mediasi tersebut akan melibatkan pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) yang mengklaim lahan, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam waktu dekat.
“Ini dilakukan untuk menindaklanjuti persoalan lahan di kawasan pembangunan kolam retensi Amahami,” ujar Syamsurih.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat DPRD Kota Bima sebelumnya, muncul klaim dari warga yang menyatakan memiliki SHM atas lahan lokasi pembangunan kolam retensi tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bima menyatakan bahwa lahan dimaksud merupakan aset Pemkot Bima yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan telah tercatat dalam daftar aset resmi daerah.
Perbedaan klaim kepemilikan itulah yang kemudian memunculkan dinamika dalam RDP DPRD, sehingga diperlukan langkah mediasi agar tidak menghambat program strategis daerah.
“Dengan adanya dinamika ini, akan dilakukan mediasi supaya pembangunan kolam retensi tetap berjalan lancar,” tegas Syamsurih.
Ia menambahkan, pembangunan kolam retensi Amahami merupakan bagian dari upaya penanggulangan banjir di Kota Bima. Proyek tersebut masuk dalam Program NUFReP yang didukung pendanaan dari Bank Dunia.
*Kahaba-01
