Kabupaten Bima, Kahaba.- Dalam rangka memperkuat komitmen tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, Bupati Bima Ady Mahyudi bersama Tim Kemenkeu Satu yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima, Ahmad Yusuf, menandatangani pakta integritas, Senin 17 Maret 2025.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Raba Bima, Wahyudi, serta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima, Beny.
Penandatanganan yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Bima ini menjadi wujud kesepakatan kedua belah pihak untuk memberikan layanan yang bersih dari gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme serta senantiasa berpegang pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Bima menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bima siap mendukung langkah Kementerian Keuangan dalam memperluas cakupan pendampingan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), khususnya di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara.
Ahmad Yusuf menyampaikan, pertemuan ini bertujuan untuk mempererat koordinasi dalam pelaksanaan tugas unit kerja Kementerian Keuangan di daerah.
“Sebagai representasi Kemenkeu di daerah, KPPN memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi, pendampingan, dan dukungan perbaikan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, serta APBD,” jelasnya.
Wahyudi menegaskan, KPP Pratama Raba Bima siap membantu Pemkab Bima dalam menggali potensi pajak guna mendukung penyaluran TKD.
Sementara itu, Beny dari KPKNL Bima menjelaskan bahwa pihaknya akan bersinergi dengan Pemkab Bima dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah.
“Dengan adanya penandatanganan pakta integritas ini, diharapkan sinergi antara Pemkab Bima dan jajaran Kemenkeu di daerah semakin kuat, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan profesional,” tambahnya.
*Kahaba-01
