Kota Bima, Kahaba.- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tata Kelola Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) tingkat Kota Bima, Senin 25 Agustus 2026.
Kepala DPPKB Kota Bima, H Ichwanul Muslimin mengatakan, Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat penurunan angka stunting melalui keterlibatan lintas sektor.
Menurutnya, stunting bukan semata persoalan kesehatan, tetapi berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia. Faktor pemicunya cukup kompleks, mulai dari asupan gizi ibu dan anak, pola asuh, sanitasi dan air bersih, akses layanan kesehatan, kondisi sosial ekonomi, ketahanan pangan hingga pengetahuan orang tua.
“Program ini merupakan bagian dari quick wins nasional untuk menggalang gotong royong lintas sektor,” ujarnya.
Ichwanul menjelaskan, program Genting diharapkan memastikan anak yang berisiko stunting memperoleh dukungan nutrisi dan kehidupan yang layak. Di sisi lain, program ini juga dapat membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan gizi anak.
“Melalui Rakor ini, Pemerintah Kota Bima berkomitmen penuh mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan kuat sebagai fondasi masa depan bangsa,” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kesra dan SDM Hj Suharni mengapresiasi pelaksanaan Rakor Genting yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak karena persoalannya tidak berdiri sendiri.
“Kita tidak hanya meminta masyarakat peduli terhadap stunting, tetapi mengajak mereka hadir secara nyata sebagai orang tua asuh bagi keluarga yang membutuhkan,” terangnya.
Suharni menegaskan, penanganan stunting harus dilakukan secara gotong royong dengan memperhatikan persoalan gizi, pola asuh, sanitasi, air bersih, kesehatan ibu dan anak, pendidikan serta kondisi sosial ekonomi keluarga.
Ia juga meminta perangkat daerah dan jajaran terkait memperkuat integrasi data agar bantuan dan intervensi program benar-benar tepat sasaran.
“Data keluarga yang membutuhkan harus benar-benar teridentifikasi dan terkoneksi dengan data kependudukan. Dengan begitu, intervensi yang dilakukan benar-benar berbasis kebutuhan,” pungkasnya.
*Kahaba-04
