Kabupaten Bima, Kahaba.- Laskar Pemuda Peduli Rakyat (LP2R) mendesak kepala BPMDes untuk segera turun dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Kepala Badan tersebut.
Desakan Kepala BPMDes turun dari jabatan disampaikan oleh puluhan massa LP2R saat menggelar aksi di depan kantor setempat, Kamis (31/3).
Tan Maedysu dalam orasinya mengatakan, berdasarkan studi lapangan yang dilakukannya, bahwa implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, PP 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, Permendagri Nomor 111, 113 tentang Peroman Tekhnis Peraturan Desa dan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belum maksimal dilakukan.
Bahkan, ada dugaan kuat pada tahapan seleksi Sekdes ada intervensi BPMDes dengan cara meminta jatah dan upeti agar bisa meloloskan orang – orang tertentu.
Kemudian, keterlambatan LPJ untuk anggaran Tahun 2015 merupakan kelalaian BPMDes sebagai Badan yang bertanggungjawab, sekaligus pembina untuk mengawasi pelaksanaan serta pengelolaan Anggaran di tingkat Desa.
“Kaitan dengan pelaksanaan ADD di Kabupaten Bima, menurut dugaan kami pihak BPMDes melakukan pembiaran terhadap pengelolaan ADD, karena terbukti dengan keterlambatan LPJ yang dilakukan beberapa Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bima,” ungkapnya.
Kata dia, hasil pendalaman yang dilakukan tim Investigasi LP2R Bima, di lapanagn ditemukan kasus terkait penyalahgunaan ADD serta Mark up anggaran terjadi disejumlah Desa yang telah disurvei. Keberanian beberapa oknum Kepala Desa untuk menyalahgunakan ADD karena ada pembiaran yang dilakukan pihak BPMDes.
“Karena dugaan kami, tata cara pelaporan dan perhitungan anggaran, BPMDes ikut terlibat didalamnya. Karena sangat mungkin aparatur Desa menjadi mafia administrasi, sementara mereka minim pengetahuannya tentang hal tersebut,” katanya.
Berdasarkan hal itu, pihaknya melakukan aksi demonstrasi damai dengan beberapa tuntutan, seperti meminta kepada Kepala BPMDes agar turun dari jabatannya karena dianggap tidak mampu memimpin Badan tersebut dan melakukan pembiaran terhadap pengelolaan ADD.
Segera melakukan tes ulang secara serentak bagi aparatur Desa se Kabupaten Bima agar tidak terjadi penyalahgunaan soal dan lembar kunci jawaban, karena menurut kami terjadi penyimpangan yang besar ketika tidak terjadi tes secara serentak.
*Bin
