Kota Bima, Kahaba.- Puluhan masa aksi yang menamakan diri Laskar Pemuda Peduli Rakyat (LP2R) menggelar aksi di depan halaman kantor Walikota Bima, kantor DPRD, Dinas PUPR dan Dinas Perkim, Senin (7/1).
Aksi tersebut menyorot pekerjaan proyek pembangunan jalan baru di Kelurahan Sambinae yang bernilai ratusan juta dan dituding bermasalah. Pelaksanaan proyek ini juga diduga terlibat konspirasi antara Dinas PUPR sebagai dengan pihak kontraktor.
“Pagu dari proyek ini Rp 2,3 miliar, sedangkan selisih yang ditemukan antara penawaran dengan pagu sebesar Rp 17 juta. Ini menggambarkan prilaku yang tidak wajar dalam proses tender, yang mestinya mengedepankan nilai penawaran terendah,” ujar korlap aksi, Taufik.
Menurut dia, pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Sambinae itu menyimpang. Karena tanah bekas galian, tidak dibuang namun dijadikan bahu jalan. Kemudian pengadaan lahan untuk relokasi tahun 2018 diduga mark up, karena harga tanah dengan kondisi fisik lahan tidak sesuai.
“Kami meminta kepada Walikota Bima untuk segera mencopot Kadis PUPR karena banyaknya kasus pengerjaan proyek,” desaknya.
Tidak hanya itu, pengembalian kerugian negara di Bappeda Litbang juga menjadi sorotan massa aksi. Pemerintah dinilai telah memberikan ruang bagi aparatur negara melakukan korupsi dan kolusi di Kota Bima.
“Soal pengembalian kerugian negara di Bappeda dan Litbang, sekda sebagai Ketua TPTGR harus ditindaktegas, karena tidak mampu menuntaskan persoalan temuan tersebut,” inginnya.
*Kahaba-04
