Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima melalui laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bima terhadap hasil evaluasi Gubernur NTB, telah menetapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Anggota Banggar DPRD Kota Bima, Sukri Dahlan saat rapat paripurna menjelaskan, dalam perubahan tersebut, terjadi penyesuaian besar pada pos pendapatan dan belanja daerah, yang otomatis berdampak pada perubahan alokasi belanja tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sejumlah dinas mengalami penambahan signifikan, sementara sebagian lainnya justru harus menerima pemangkasan.
Sukri merincikan alokasi anggaran perubahan APBD 2025 pada masing-masing OPD Kota Bima,
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), pendapatan tetap Rp173,25 juta, belanja turun dari Rp257,67 miliar menjadi Rp243,76 miliar. Dinas Kesehatan, pendapatan turun Rp241,73 juta, belanja naik Rp1,29 miliar.
RSUD Kota Bima, pendapatan naik drastis Rp8,81 miliar, belanja turun Rp16,60 miliar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pendapatan turun Rp250,53 juta, belanja turun Rp15,58 miliar.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, pendapatan naik Rp47,4 juta, belanja naik Rp16,28 miliar. Satpol PP, belanja turun Rp2,26 miliar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, belanja turun Rp35,61 juta.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), belanja turun Rp250,94 juta. Dinas Sosial, belanja turun Rp570,81 juta. Dinas Tenaga Kerja, belanja turun Rp2,55 miliar.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, belanja naik Rp102,99 juta. Dinas Ketahanan Pangan, belanja turun Rp303,90 juta. Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pendapatan tetap Rp700 juta, belanja naik Rp9,68 miliar.
Dinas Dukcapil, belanja turun Rp311,78 juta. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, belanja naik Rp764,64 juta. Dinas Perhubungan (Dishub), pendapatan naik Rp75,11 juta, belanja naik Rp4,63 miliar.
Dinas Kominfo Statistik, belanja urun Rp304,14 juta. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag), pendapatan turun Rp251,45 juta, belanja turun Rp1 miliar.
Dinas PMPTSP (Perizinan), belanja turun Rp276,44 juta. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, belanja turun Rp170,30 juta. Dinas Kelautan dan Perikanan, pendapatan turun Rp25 juta, belanja turun Rp861,55 juta.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pendapatan turun Rp133,9 juta, belanja turun Rp329,15 juta. Dinas Pertanian, pendapatan naik Rp24,15 juta, belanja turun Rp626,09 juta.
Sekretariat Daerah (Setda), pendapatan tetap Rp473,35 juta, belanja naik Rp152,06 juta. Sekretariat DPRD, belanja turun Rp2,42 miliar.
*Kahaba-01
